DPR Minta Pemerintah Tidak Kedepankan Bisnis Vaksin kepada Masyarakat

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina meminta kepada Bio Farma, Kimia Farma dan Indo Farma, agar tidak mengedepankan bisnis vaksin kepada rakyat Indonesia untuk mempercepat penanggulangan Covid-19. Ia mengatakan, pemerintah telah merancang peta jalan pemberian vaksin Covid-19, dimana masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia.

“Saya meminta agar pemerintah dan seluruh instrumen pengendali Covid-19 termasuk BUMN Farmasi untuk fokus pada efikasi vaksin sinovac, vaksin nusantara dan vaksin gotong royong. Dan yang paling penting adalah negara jangan sampai berbisnis vaksin ini, dimana rakyat Indonesia sebagai pasarnya,” tegas Nevi, Saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan para Direktur Utama Bio Farma, Kimia Farma dan Indo Farma, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Nevi menyampaikan, tujuan yang sudah disepakati bersama pada program vaksinasi adalah mengurangi angka penularan dan kematian warga karena pandemi Covid-19 dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang memiliki risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi seperti lansia, pelayan publik, dan tenaga kesehatan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga sempat mempertanyakan, apakah pemerintah dan holding BUMN farmasi sudah membangun sistem pendataan, distribusi, pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi yang benar bagi warga Indonesia secara keseluruhan. Sistem yang dimaksud bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan vaksinasi dengan baik dan benar.

Baca Juga: Jadi Perhatian DPR, Kebijakan THR Dicicil Tahun Ini Perlu Dievaluasi

"Saya masih belum melihat bahwa pemerintah hingga saat ini memberi kejelasan terkait status penerima vaksin gotong royong. Bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait rencana vaksin Gotong Royong harus jelas dulu. Jika pemberian vaksin gotong royong hanya ditujukan kepada karyawan, maka seharusnya karyawan menerima vaksin secara gratis dari perusahaannya. Lantas bagaimana dengan keluarganya?” katanya seolah bertanya.

Dengan program ini, tambah Nevi, karyawan sudah dapat bekerja secara penuh dengan tetap menggunakan protokol kesehatan di tempat kerja. Namun harus ada kejelasan terlebih dahulu terkait supplynya, pembiayaannya, dan targetnya.

Legislator asal Sumatera Barat ini meminta agar pemerintah memastikan program vaksinasi dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan, karena rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar program vaksinasi nasional berjalan dengan sukses, sehingga pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

"Saya berharap pada tata kelola vaksin ini tidak ada sedikitpun conflict of interest dari berbagai pihak. Semakin kecil penyelewengan proses pengelolaan vaksin ini, akan semakin besar harapan pandemi Covid-19 ini teratasi di negara Indonesia," tutup Nevi.

Baca Juga: TP3 Desak DPR Usung Hak Angket Kasus Pembunuhan 6 Laskar FPI