Ketua BKSAP Minta KTT ASEAN Jadi Momentum Reformasi Internal
Fadli Zon mengingatkan agar outcome document KTT ASEAN berdampak nyata bagi situasi di Myanmar.
Suara.com - Ketua badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Fadli Zon menyebut ASEAN Leaders Meeting atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dijadikan sebagai momentum reformasi internal.
Fadli Zon bilang, perlu pembenahan internal ASEAN agar lebih mengedepankan demokrasi dan HAM. KTT ini bisa menjadi tonggak awal reformasi ASEAN.
Hal ini diungkapkan Fadli Zon merespon Sekretariat Organisasi Kawasan Asia Tenggara yang mengumumkan akan menggelar KTT pada Sabtu, (24/4/2021). Ia menyambut baik agenda tersebut, kendati dinilainya terlambat.
Disebutkan, isu kudeta Myanmar akan menjadi topik pembahasan KTT. Di luar itu, informasi rencana partisipasi panglima junta militer Jenderal Min Aung Hlaing di KTT ikut memantik reaksi keras banyak pihak terutama para pegiat demokrasi dan HAM.
Baca Juga: Aziz Syamsuddin Aktor di Balik Pertemuan Penyidik Stefanus dan Syahrial
“Saya tak lama setelah kudeta terjadi sudah meminta ASEAN agar segera mengambil langkah konkrit atas kudeta di Myanmar. Myanmar adalah anggota ASEAN. Jangan sampai ASEAN dinilai tak relevan lagi oleh dunia. Namun meski terlambat, KTT krusial dan layak diapresiasi untuk masa depan Myanmar yang lebih baik,” ujar Fadli Zon.
Lebih jauh, Fadli Zon mengingatkan agar outcome document KTT ASEAN berdampak nyata bagi situasi di Myanmar.
“KTT jangan sekadar formalitas dan seremonial. KTT harus berkontribusi menciptakan suasana kondusif di Myanmar antara lain penghentian kekerasan terhadap pihak anti-kudeta, pembebasan ribuan tahanan yang tanpa proses hukum, pemulihan demokrasi, dan nasib 1 juta pengingsi Rohingya yang diusir dari Myanmar," katanya.
Di sisi lain, legislator Komisi Luar Negeri itu meminta ASEAN menghitung secara cermat dampak rencana partisipasi panglima junta militer Jenderal Min Aung Hlaing di KTT.
“Saya sangat memahami penolakan banyak pihak termasuk LSM pegiat demokrasi dan HAM di Indonesia terhadap lawatan otak kudeta ke Jakarta. Jika itu terlaksana, saya khawatir ASEAN akan dinilai sepenuhnya merestui kudeta. Itu juga akan mencederai Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi. Jangan sampai ASEAN dan kita dicemooh dunia," paparnya.
Baca Juga: Hari Bumi 2021, Puan Maharani : Planet yang Sehat adalah Kebutuhan
Politisi Gerindra itu menambahkan, jika kedatangan dalang kudeta itu tak bisa dihindarkan, maka ASEAN diminta memanfaatkan momentum tersebut secara positif.
“Jika pemimpin kudeta berpartisipasi, KTT ASEAN harus mendesak dia secara langsung untuk segera menghentikan kekerasan, membebaskan ribuan tahanan, memulihkan demokrasi, dan berdialog,” pungkasnya.
