alexametrics

Komisi V Minta Kemenhub Perketat Pengawasan di Bandara

Fabiola Febrinastri
Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras (kanan). (Dok : DPR)
Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras (kanan). (Dok : DPR)

Bandara internasional menjadi pintu masuk bagi WNA.

Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Aras meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pengelola Bandara untuk lebih memperketat pengawasan di seluruh Bandara di Indonesia pada masa Covid-19 ini. Ia juga mempertanyakan, pemeriksaan yang dilakukan di bandara-bandara se-Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Aras, saat mengikuti tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), dalam rangka pengawasan mudik lebaran tahun 2021 sesuai dengan surat Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 2021 dan upaya pengendalian penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) selama bulan suci ramadhan 1442 H.

"Kita sangat menyayangkan adanya kasus mafia karantina yang meloloskan 5 orang Warga Negara India belum lama ini. Kemudian kami juga mendengar ada penumpang positif yang lolos di pemeriksaan di Bandara," jelas Aras, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Areal SCP Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penerbangan, keberangkatan di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, di Banten, Jumat (7/5/2021).

Seharusnya, sebagai bandara internasional dan menjadi pintu masuk bagi WNA ke ibu kota negara, Bandara Soetta harus memiliki pemeriksaan yang ekstra ketat.

Baca Juga: DPR Komisi I Harapkan Masukan Masyarakat terkait Calon Anggota Dewas RRI

"Ini pintu gerbangnya Indonesia. Jika pintu gerbangnya aja bobrok, orang asing akan seenaknya masuk ke negara kita, mudah memasukan barang terlarang, mencuri dan lain sebagainya, termasuk orang yang terpapar Covid-19 bisa leluasa masuk ke negara kita," urai Aras.

Politisi Fraksi PPP ini meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kemenhub dan kementerian terkait, mengevaluasi dan segera memperketat pemeriksaan di bandara.

"Terutama di masa Pandemi Covid-19 ini, kita lihat beberapa negara tetangga sedang mengalami kasus peningkatan kasus seperti Tsunami Covid-19 di India," jelasnya.

Ia menyampaikan, Komisi V DPR RI meminta agar Kemenhub dan kementerian terkait mengusut kasus-kasus terjadi di bandara, seperti mafia karantina dan oknum-oknum petugas yang terlibat.

"Dengan ditemukan kasus mafia karantina dan lolosnya penumpang yang positif kemarin itu, tidak menutup kemungkinan adanya mafia lain, bahkan lebih besar. Kami ingin ini diusut tuntas," pungkasnya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Gagal Diperksa KPK, Ini Alasannya


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI