facebook

Komisi VI: Pengetahuan Vaksinasi Harus Masif Disosialisasikan

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Holding BUMN Farmasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/5/2021). (Dok: DPR)
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Holding BUMN Farmasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/5/2021). (Dok: DPR)

Pemerintah diminta tidak lupa soal urusan distribusi vakisn.

Suara.com - Komisi VI DPR RI merasa saat ini masyarakat Indonesia dilanda ketakutan-ketakutan terkait urusan vaksinasi Covid-19. Hal tersebut dianggap menjadi salah satu hambatan pemerintah dalam upaya menyukseskan program vaksinasi nasional. Ucapan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Holding BUMN Farmasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/5/2021), Deddy menjelaskan beberapa informasi yang ia temui di lapangan dalam rangka pengawasan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya rakyat masih ragu untuk divaksin, disebabkan masih banyaknya berita yang simpang siur.

"Dari informasi yang beredar, kan ada beberapa jenis vaksin yang masuk di kita. Ini kelebihan dan kelemahan masing-masing vaksin itu apa? Misalnya kita tahu kita banyak pakai Sinovac, orang banyak bilang Sinovac tidak efektif. Sinovac belum dapat WHO. Di sisi lain orang dengar kalau pakai Pfizer atau moderna dan astrazeneca itu sudah ada korban jiwanya di negara lain,” terangnya.

Selain itu ia juga mendengar banyaknya informasi terkait ketidakdisiplinan petugas vaksinasi dalam melakukan vaksinasi. Hal ini yang menurutnya harus segera disikapi oleh pemerintah. Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan ada banyak cara efektif yang bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan penyuluhan secara aktif dan massif hingga masyarakat percaya bahwa vaksin penting dilakukan.

Baca Juga: DPR: Sertifikasi Vaksin Sinovac Harus Segera Dinegosiasikan Demi Kuota Haji

“Ini saya kira perlu edukasi yang jelas untuk masyarakat supaya tahu, saya kira biar juga jangan membingungkan masyarakat gitu. Pemerintah harus kreatif melakukan sosialisasi dan edukasi ke bawah, karena banyak Hoaks beredar di kalangan masyarakat. Ini yang harus segera dilakukan secara masif untuk menyeimbangkan berita bohong di luar sana,” jelas legislator dapil Kalimantan Utara itu.

Monitoring Distribusi 

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Lamhot Sinaga meminta agar pemerintah tidak melupakan urusan distribusi vaksin. Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, distribusi sangat menentukan kualitas dari vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Ia menyatakan, Bio Farma dkk harus membuat satu sistem monitoring terpadu agar tidak ada lagi kecolongan seperti yang terjadi di Bandara Kualanamu, beberapa waktu lalu.

“Tadi dikatakan Bio Farma Group itu mendistribusikan vaksin itu hanya sampai ke tingkat kabupaten/ kota dengan melibatkan sektor swasta. Berarti perlu sistem monitoring yang dilakukan ketika mendistribusikan ini, misalnya dengan QR Code atau apa gitu. Jangan sampai ada yang memanfaatkan ini menjadi celah bisnis lalu kemudian vaksin itu adalah vaksin palsu,” imbuh legislator dapil Sumatera Utara II itu.

Lamhot melanjutkan, sistem monitoring ini tentu akan membantu memudahkan pengawasan pendistribusian yang dilakukan pemerintah berjalan lancar. Terlebih masyarakat saat ini masih trauma dengan kemunculan berita vaksin palsu tempo hari.

Baca Juga: Penanganan Pandemi di Indonesia Masih Jauh dari Kata Maksimal

"Sistem layanan yang bisa memonitor pergerakan dari seluruh vaksin ini yang 75 juta dan berikutnya penting guna meyakinkan kembali masyarakat,” tandasnya


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI