facebook

Ketua Komisi VIII Kunjungan ke Ponpes Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto. (Dok: DPR)
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto. (Dok: DPR)

Dalam kunjungan tersebut, Yandri mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan Ponpes Swasta.

Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengunjungi Pondok Pesantren Kesatrian Santri Taruna Islam Al - Khairiyah saat memimpin Tim Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Cilegon, provinsi Banten. Dalam kunjungan ini Yandri mengatakan, Al - Khairiyah merupakan salah satu ormas Islam tertua di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka.

”komisi VIII hari ini berkunjung ke Al-khairiyah salah satu ormas islam yang lahir sebelum indonesia merdeka banyak sekali yang kita dapatkan kali ini, salah satunya sarana prasarana madrasah dari tingkat bawah (madrasah) sampai aliyyah masih banyak yang memprihatinkan," tutur Yandri saat memimpin Tim Kunjungan kerja spesifik ke Pondok Pesantren Kesatrian Santri Taruna Islam Al - Khairiyah, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa, (7/12/2021).

Yandri berharap, pemerintah memberikan perhatian juga untuk Ponpes (swasta) agar sarana dan prasana madrasan/ponpes menjadi lebih baik dan maksimal pemanfaatannya

"Oleh karena itu perlu keadilan pemerintah untuk membantu sarana prasarana madrasah kalau yang negri itu yang masih layak malah diberikan perhatian lebih tetapi kalau madrasah yang sama sekali tidak layak belum kunjung diberikan bantuan juga maka kita minta kepada pemerintah khususnya kementerian agama dan kementerian keuangan untuk turut meningkatkan anggaran madrasah dan pondok pesantren," kata Yandri.

Baca Juga: Viral Parkir di Area Khusus Disabilitas, Anggota DPR Pemilik Mobil Ngaku Ulah Sopirnya

Yandri juga menyoroti masalah bencana yang informasinya sudah berkembang di masyarakat.

"Kemudian masalah bencana yang tadi disampaikan bahwa akan ada tsunami dan bencana lainnya itu pentingnya mitigasi yang tepat dan cara berkomunikasi yang tepat sehingga masyarakat tidak menjadi korban informasi yang berseleweran. Karena kalau ada isu tsunami 8 meter apalagi di cilegon banyak industri strategis bukan tsunami itu yang ditakuti, justru dampak tsunami itu kalau pabrik atau industri kimia itu meledak itu yang berbahaya dari pada sumber pemicunya. Penting bagi pemerintah untuk memitigasi melakukan konsolidasi kekuatan yang ada bagaimana nanti jika tsunami itu benar-benar ada sudahkah terencana dengan baik, alangkah baiknya bila tidak ada korban jiwa dan penanganannya menjadi serius termasuk industri-industri yang berpotensi mengancam banyak nyawa itu. Bagaimana kesiapannya itu hanya pemerintah yang bisa menjangkau dan memastikan kesiapan untuk menaggulangi kesiapan bencana atau waktu bencana dan pasca bencana itu benar-benar komprehensif," tandas Yandri.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI