DPR Apresiasi Realisasi Anggaran Pemerintah 2021
Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan pada tahun ini.
Suara.com - DPR RI melalui seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah melakukan fungsi anggaran melalui rapat bersama mitra kerja guna melakukan evaluasi kinerja dan pencapaian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan apresiasi atas capaian realisasi anggaran Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2021 yang relatif baik.
"Evaluasi pelaksanaan anggaran 2021 oleh kementerian/lemabaga dapat menjadi landasan pada tahun 2022 ini, dalam meningkatkan kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan umum, program pembangunan, serta pemulihan sosial dan ekonomi menghadapi pandemi Covid-19,” jelas Puan, saat membacakan pidato penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2022).
Lebih lanjut Puan menambahkan, pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan pada tahun ini, yang pada kuartal pertama telah dihadapkan pada tekanan kasus omicron. "Pemulihan sosial dan ekonomi pada tahun 2022 ini, akan memberikan landasan dalam melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023," kata legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Selanjutnya, sebut Puan, DPR RI akan terus memonitor dan mengevaluasi agar pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dikelola secara efektif, efisien, dan transparan dalam mendorong percepatan pemulihan sosial ekonomi serta percepatan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Pertimbangkan Banyak Hal Terkait Aturan Program Jaminan Hari Tua
Adapun politisi PDI-Perjuangan itu menyebutkan terdapat berbagai permasalahan pada masa sidang ini, telah dibahas oleh DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan pembahasan oleh Alat Kelengkapan Dewan antara lain adalah mulai dari permasalahan mafia pupuk; permasalahan pencairan Dana Jaminan Hari Tua; pelaksanaan program vaksinasi booster Covid-19; permasalahan konflik Desa Wadas, Jawa Tengah dan lainnya.
