Untuk Pelayanan Jamaah Haji, Anggota DPR Usul Pemerintah Bangun RS di Madinah Arab
Iskan menyebut pelayanan yang ditemuinya saat berkunjung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, setara dengan pelayanan pada rumah sakit tipe C di Indonesia.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, mengusulkan agar Indonesia bisa membangun fasilitas rumah sakit (RS) sendiri haji di kota Madinah Arab Saudi. Dengan tujuan untuk pelayanan kesehatan bagi para jemaah haji dan peserta umroh dari Indonesia.
Menurutnya, banyak perbedaan yang turut menjadi alasan bagi Pemerintah Indonesia untu mendirikan rumah sakit sendiri di Arab. Diantaranya terkait standar dosis obat di negara Arab yang sangat jauh berbeda dengan di Indonesia.
"Kita ingin ke depan supaya kita boleh membuka rumah sakit, cita-cita kita. Itu, kan, di seluruh dunia boleh saja, karena obat standar Arab itu, kan, beda dengan kita, tabletnya gede-gede kita kecil-kecil, dosisnya juga beda, makanan beda. Jadi kita upayakan nanti punya rumah sakit sendiri supaya jemaah bisa tertangani secara optimal," ucap Iskan dalam keterangan tertulisnya dari Madinah, Jumat (24/6/2022).
Iskan menyebut pelayanan yang ditemuinya saat berkunjung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, setara dengan pelayanan pada rumah sakit tipe C di Indonesia.
Baca Juga: Sempat Dirawat KKHI Mekah, Dua Jemaah Haji Dirujuk ke Rumah Sakit di Arab Saudi
Selain itu, dirinya berpendapat Pemerintah Arab Saudi juga akan mengijinkan jika Pemerintah Indonesia ingin membangun fasilitas rumah sakit di sana.
"Putra Mahkota sangat terbuka. Dia melihat standar pelayanan di Amerika gimana, di Emirat gimana, saya rasa ke depan sangat mungkin kita buat rumah sakit, apalagi kita punya rumah sakit luar biasa di satu provinsi (di Indonesia) ada 20 rumah sakit. Artinya kita bukan kaleng-kaleng di bidang rumah sakit ini, kan," katanya.
Tak hanya rumah sakit, politikus PKS itu berharap Indonesia bisa membangun sendiri hotel di Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia. Cita-cita ini relevan karena dana haji Indonesia sudah terkelola dengan baik di BPKH.
"Dengan kita punya badan pengelola keuangan haji, kita pengin buat di Indonesia buat semacam BUMN. Apa salahnya kita punya hotel di sini, penginapan, dan itu sangat mungkin ke depan karena di Saudi sekarang itu boleh orang punya tanah itu 99 tahun, itu sama dengan Singapura," tuturnya.
Jika rencana itu terwujud, tentu bisa menekan biaya haji yang saban tahun pemerintah bahkan memberikan subsidi yang tidak sedikit. Belum lagi jika ada dana masyair yang tahun ini senilai Rp1,46 triliun.
"Kita mau haji layanan bagus, gratis enggak bisa. Sesuai visinya Saudi. Jadi ke depan itu akan naik, siap aja," pungkas Iskan.
