facebook

Sufmi Dasco Minta Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Pantau PMI di Luar Negeri

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco. (Dok: DPR)
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco. (Dok: DPR)

Langkah ini penting untuk memastikan keselamatan para PMI.

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memantau kondisi para pekerja migran Indonesia (PMI) yang ada di luar negeri.

"Kita tidak bisa menyalahkan satu lembaga tapi memang perlu koordinasi supaya mengenai masalah pekerja-pekerja yang ditahan ini bukan masalah yang mudah untuk melakukan deteksi dan pengawasan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (29/6/2022).

Langkah itu menurut dia sangat penting agar keselamatan para PMI di luar negeri bisa terpantau dan terjamin khususnya yang ada di tahanan. Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) yang mengungkapkan bahwa sebanyak 149 PMI meninggal dan beberapa lainnya mengalami penganiayaan di Pusat Tahanan Imigrasi (DTI) di Sabah, Malaysia.

Dasco menilai, perlu kerja sama semua pihak dalam mengatasi persoalan yang dihadapi PMI di luar negeri sehingga ditemukan solusi yang baik dalam penangannya.

Baca Juga: Pimpinan DPR Usul Aceh Jadi Satu-Satunya Embarkasi Jemaah Haji Asal Indonesia

"Kami apresiasi Kementerian Luar Negeri yang segera menindaklanjuti masalah ini agar permasalahan tenaga kerja kita di luar negeri bisa berangsur-angsur diatasi," ujarnya.

Dia menjelaskan, Satgas Terpadu tersebut diharapkan juga menangani persoalan PMI ilegal di luar negeri karena diperlukan kerja sama beberapa kementerian dan pihak-pihak terkait agar bisa diawasi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menyatakan, Kemenlu memandang serius laporan KBMB yang menyebutkan sebanyak 149 warga negara Indonesia (WNI) meninggal di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia. 

Dia mengatakan, Kemenlu melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu dan Konsulat RI di Tawau akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan otoritas terkait setempat.

Baca Juga: Pimpinan DPR Usul Aceh jadi Pusat Embarkasi Haji Satu-satunya, Komisi VIII: Teknisnya Lebih Rumit


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI