Puan Maharani Ajak Seluruh Anggota DPR Hadiri dan Ikut Berpartisipasi dalam Forum KTT P20

Fabiola Febrinastri
Puan Maharani Ajak Seluruh Anggota DPR Hadiri dan Ikut Berpartisipasi dalam Forum KTT P20
Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

P20 merupakan momentum diplomasi politik luar negeri bagi parlemen Indonesia.

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak seluruh anggota dewan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang akan diselenggarakan di Gedung DPR RI pada 5-7 Oktober 2022. Sebanyak 20 negara dengan ekonomi terbesar telah mengkonfirmasi kehadiran delegasi-delegasinya untuk menghadiri P20.

“P20 merupakan momentum diplomasi politik luar negeri bagi parlemen Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus ikut memberikan dorongan inisitaif gagasan dan komitmen pembahasan pertemuan G20 yang akan diimplementasikan,” ungkap Puan, dalam rapat paripurna DPR RI penutupan masa persidangan I tahun sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Menurutnya, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membangun kerja sama internasional dan berperan serta dalam menentukan arah pemulihan secara global. Kekuatan parlemen P20 yang mewakili masyarakat global disebut sebagai legitimasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat global dan legitimasi atas upaya pemerintah dalam pemulihan pascapandemi dan merespons tantangan global saat ini. 

Puan mengatakan, hal tersebut dapat menyelamatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat global menjadi lebih baik.

Baca Juga: Paripurna DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027

“Marilah kita tunjukkan bersama kepada dunia, bahwa Indonesia dengan semangat gotong royongnya siap menjalin komitmen global dalam membangun dunia yang lebih baik, dunia yang sejahtera, tenteram dan indah," tambahnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI itu, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa DPR juga memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, seperti validitas dan akurasi data penerima bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan BBM, persoalan pertanahan, khususnya yang terkait dengan tanah rakyat dan mafia tanah.

Selain itu, Persiapan Pemilu 2024, peretasan data kementerian/lembaga, permasalahan tenaga honorer, dan ketersediaan vaksin meningitis. Selanjutnya, kata Puan, soal pelaksanaan vaksinasi booster yang menurun dan dukungan terhadap penggunaan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri, yakni Indovac dan Inavac untuk vaksin booster.

“DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam rangka melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, serta menjalankan prinsip check and balances terhadap pemerintahan,” paparnya.

Baca Juga: PSI Usung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024, Pesan Menohok ke PDIP?


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI