Terima Delegasi Parlemen Uni Eropa, DPR Bahas Pembatasan Kelapa Sawit
Kunjungan ini membahas berbagai macam permasalahan global.
Suara.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menerima kunjungan Parlemen Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Kunjungan ini membahas berbagai macam permasalahan global, energi terbarukan hingga agenda politik Indonesia menjelang Pemilihan Umum 2024.
Selain itu, dibahas pula persoalan terkait perdagangan kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia yang mengalami pembatasan karena kekhawatiran atas isu deforestasi.
“Diskusinya sangat luas. Kita selalu menerima delegasi dari Parlemen Eropa ini. Mereka juga sering hadir, setahun bisa 2-3 kali. Saya kira, ini adalah satu hal yang sangat positif, mereka mempunyai perhatian lebih ke kawasan ASEAN, khususnya pada Indonesia,” ujar Fadli Zon kepada Parlementaria usai acara.
Baca Juga: Fadli Zon Benarkan Susun Perjanjian Antara Anies dan Prabowo, Tapi Isinya Hanya soal Pilkada
Dalam bidang ekonomi, pertemuan ini membahas persoalan pembatasan ekspor kelapa sawit karena aspek deforestasi dan kesehatan. Kampanye hitam terkait deforestasi tidak dapat dipungkiri, lantaran banyak kebakaran hutan di Indonesia pada masa lalu.
Terkait kesehatan, saturated fat yang dinilai membuat kelapa sawit berbahaya juga ditemukan di produk lainnya, seperti keju, cokelat, dan sebagainya.
“Beberapa tahun belakangan ini, ekspor kelapa sawit kita itu dihambat, karena ada keputusan-keputusan yang bisa dianggap sebagai trade barrier. Tuduhan-tuduhan deforestasi dan seterusnya. Tapi dari sisi parlemen, kita juga menyampaikan kepada mereka bahwa mungkin itu ada kasus per kasus, tetapi secara umum. Sekarang sudah jauh lebih baik, sedarusnya tidak ada lagi hambatan terhadap produk-produk ekspor kita, baik kelapa sawit maupun komoditas lainnya,” jelasnya.
Kasus kebakaran hutan di Indonesia sendiri, dalam beberapa tahun ini telah mengalami penurunan. Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun menolak alasan lingkungan hidup yang menjadi hambatan dalam Indonesia melakukan ekspor kelapa sawit.
Ia pun menilai, butuh diplomasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, parlemen maupun pihak swasta untuk mengatasi persoalan ekspor minyak kelapa sawit ini.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Ada 7 Poin Perjanjian Prabowo-Anies Baswedan
"Ini adalah tugas diplomasi, baik dari pemerintah, negara maupun dari DPR dan masyarakat Indonesia lainnya, terutama dari para swasta yang berkiprah di bidang ini,” pungkasnya.
