Ketua Komisi I: Kekerasan oleh KKB Perlu Sikap Tegas Pemerintah Segera!
Pemerintah, sejauh ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh.
Suara.com - Komisi I DPR RI, menyoroti tajam aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid meminta Pemerintah tidak setengah hati menangani kekerasan tersebut.
"Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB perlu sikap tegas segera. Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB," kata Meutya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (26/4/2023).
Meutya menilai perlu adanya penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KKB yang terus melakukan aksi-aksi keji. Ia melihat pemerintah, sejauh ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh.
"Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh," ucapnya.
Baca Juga: DPR RI Tegaskan Tak Akan Terjadi Penghapusan Tenaga Honorer
Meutya juga menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.
"Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil," tegas Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Pratu F dan beberapa personel TNI lainnya yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air. Dia meminta tindak kekerasan itu harus dituntaskan.
"Sudah banyak darah dan air mata yang jatuh akibat keberingasan dari KKB. Pilu seperti ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dari masyarakat atau aparat karena KKB," tutur Meutya.
Selain itu, Meutya menilai pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya.
Baca Juga: DPR: Tidak Akan Ada PHK Massal Tenaga Honorer 2023
"Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB," sebutnya.
Meutya juga berharap semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB.
"Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan," tutupnya.
Seperti diketahui, sejak awal 2023, berbagai tindak kekerasan yang dilakukan KKB telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Korban mulai dari masyarakat, aparat TNI/Polri, hingga WNA, seperti pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang hingga saat ini masih disandera.
Tindakan kekerasan yang dilakukan KKB juga telah membuat masyarakat berang. Setelah KKB melakukan penyerangan 2 hari berturut-turut, warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diketahui ikut angkat senjata dengan melengkapi diri busur panah. Terbaru, KKB menyandera 3 tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah. Ketiganya dibebaskan usai tuntutan KKB dipenuhi dengan membayar uang tebusan Rp 100 juta.
