Komisi I DPR Gelar Raker Tertutup untuk Bahas Anggaran Kemhan/TNI
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berhalangan hadir.
Suara.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja secara tertutup dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI beserta TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk membahas anggaran. Rapat dilaksanakan di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
"Kami usulkan dari meja pimpinan kalau rapat anggaran dengan Kementerian Pertahanan sifatnya tertutup," kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Raker tersebut mengagendakam pembahasan realisasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2022, membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan RI dan TNI Tahun 2024.
Meutya menyampaikan, dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berhalangan hadir, karena pada saat bersamaan memiliki agenda khusus, sehingga Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra yang mewakilinya.
Baca Juga: BEM Unud Menjadi Koordinator Isu PT BEM Se-Indonesia
Selain itu, kata dia, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono juga berhalangan hadir karena mempersiapkan menjadi tuan rumah dan menjamu pertemuan ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) Ke-20, pada 6-8 Juni di Bali.
"Panglima menyampaikan permohonan maaf tidak dapat menghadiri. Panglima diwakili oleh Kasum TNI (Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan). Beliau juga sudah secara informal menyampaikan langsung, jadi tidak hanya surat formal permintaan maaf kepada pimpinan maupun seluruh anggota Komisi I," ujarnya.
Meutya juga mengatakan bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo berhalangan hadir dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR karena tengah mengikuti giat di Jepang. Kasau diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman.
Dalam rapat kerja tersebut, hadir langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Herindra mengatakan, Kemhan mengajukan anggaran sebesar Rp350 triliun pada pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2024.
Baca Juga: Surat Terbuka Minta DPR Pecat Presiden Jokowi, Begini Isinya
"Yang dibahas hari ini soal anggaran yang akan kami terima di tahun 2024, khususnya untuk Kemhan dan TNI. Kami mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp350 sekian triliun," kata Herindra.
Dia menjelaskan, meskipun pagu indikatif yang diberikan kepada Kemhan pada TA 2024 sebesar Rp123 triliun namun akan dibagi untuk Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Menurut Herindra, realisasi penyerapan anggaran Kemhan selama ini sudah mencapai 90 persen.
"Penyerapan anggaran kami kalau yang sudah-sudah cukup bagus, di atas 90 persen semuanya," katanya.
Karena itu menurut dia, Kemhan akan terus berupaya melakukan kekuatan pokok minimum (MEF) untuk mempercepat proses modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia. Pasalnya, menurut Herindra, pagu yang diterima Kemhan dinilai masih terlampau jauh dari anggaran yang diajukan.
