Pemerintah Dinilai Panik Hadapi Insiden Terlantarnya Jemaah Haji di Muzdalifah
Kementerian Agama tidak punya strategi khusus untuk menghadapi masalah.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq mengatakan, pimpinan Komisi VIII DPR sempat mengingatkan pemerintah dalam rapat kerja dengan Kemenag, agar memiliki semacam simulasi strategi kedaruratan. Insiden di Muzdalifah kemarin, Kemenag dinilai panik terhadap kondisi tersebut.
“Karena kita tidak tahu, pernah ada tragedi yang terjadi di Mina ataupun di Ka’bah ketika peristiwa jatuhnya crane. Tahun ini justru di Muzdalifah. Strategi kedaruratan ini justru tidak pernah terpikirkan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika terjadi, betul-betul kelihatan panik. Tidak terlihat ada sebuah sistem yang dibangun untuk menghadapi kedaruratan seperti insiden di Muzdalifah ini,” ujar Maman saat memberikan keterangan rilisnya di Mekkah, Arab Saudi, MInggu (2/7/2023).
Menurut Politisi F-PKB ini, bisa dikatakan bahwa Kementerian Agama tidak punya strategi khusus untuk menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di sana.
“ Biasanya paling macet, kita cuma nunggu 1-2 jam, masih wajar. Tapi kondisi kemarin, lebih dari 10 jam. Tentang strategi kedaruratan, harus terus dipikirkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dimana penumpukan jemaah seperti di Arofah, Muzdalifah, dan Mina harus betul-betul menjadi pemikiran yang lebih sistematis dan bisa dilakukan cepat, karena ini menyangkut nyawa manusia,”ungkap Maman.
Baca Juga: Heboh Makanan Jemaah Haji Indonesia Dibandingkan dengan Jemaah Uganda: Mi Instan VS Nasi Prasmanan
Selain itu, Legislator Dapil Jabar IX in juga memprotes layanan Mashariq kepada jemaah haji Indonesia, semacam perusahaan atau swasta yang dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi.
“Kita langsung komplain kepada mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bisa memprediksi kemacetan penjemputan dan tidak mempersiapkan. Paling tidak untuk kesehatan darurat dan asupan minuman - makanan di Muzdalifah. Kami bahkan anggota DPR, sempat mengumpulkan bantuan makanan, tetapi kami tidak memiliki akses ke sana, yang ada justru akan menimbulkan penumpukan,” terang Maman.
Ke depan, kata Maman, untuk porsi lansia harus tetap ada. Yang terpenting adalah tagline ramah lansia, tidak hanya milik Kemenag, tetapi dikomunikasikan dengan pihak Arab Saudi.
“Ramah lansia harus diingatkan juga kepada pemerintah Arab Saudi. Bahwa Anda harus menyiapkan banyak pusat kesehatan, posko kedaruratan dan mempersiapkan yang terbaik untuk para Lansia. Termasuk juga, misalnya strategi lansia datang terakhi,r lalu pulang lebih dulu. Tagline ramah lansia itu bukan hanya dikemukakan oleh Indonesia, karena ketika mereka di Armuzna hampir tangan pemerintah Indonesia tidak ada. Yang mempersiapkan semata -mata adalah event organizer yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi di sana,” imbuh Maman
Kemudian, lanjut Maman, ke depan, fasilitas harus betul -betul dipersiapkan sesuai dengan jemaah Indonesia. Seberapa banyak lansia yang ada, mereka harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, mulai dari tenda dan sebagainya. Tentu poin ketiganya soal petugas.
Baca Juga: HUT Ke-77 Bhayangkara, Habib Aboe: Di Tahun Politik, Slogan Presisi Polri Akan Diuji
“Saya mengatakan, petugas itu ada yang bekerja dan yang tidak. Yang tidak bekerja ini, harus dicoret dan jangan diajak lagi. Yang bekerja profesional atau tidak profesional, dicoret, jangan diajak. Lalu yang profesional, ditempatkan di posisi yang pas," katanya.
