Permintaan Tambahan Anggaran Rp20 Triliun Kementerian HAM Tidak Selaras Arahan Presiden untuk Efisiensi
Menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI menyatakan ini.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Andreas menilai sebaiknya hal ini dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.
"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden. Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira dalam keterangan rilis di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut terkesan kurang relevan. Mengingat, anggaran untuk tahun 2025 sebelumnya sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.
"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas," tuturnya.
Permintaan Menteri HAM Natalius Pigai tersebut juga dinilai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Ia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.
"Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif," sebut Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.
"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," paparnya.
Kendati Menteri HAM telah menjelaskan bahwa anggaran tersebut guna mendukung dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan nilai-nilai HAM, Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang Pemerintahan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Kepagian Datang Rapat DPR RI, Kebiasaan Melly Goeslaw Disorot Sampai Dapat Julukan Spesial
"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," tegas Andreas.
