Sukseskan Pilkada, DPR Minta Mendagri Rangkul Pemerintah Daerah
Diharapkan segara tercipta prosedur yang jelas demi kelancaran pilkada.
Suara.com - Rapat gabungan antara DPR, Kapolri, KPU, Menteri Dalam Negeri, Mahkamah Konstitusi, Menteri Polhukam dan Bawaslu, membahas kesiapan menjelang Pilkada serentak menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Selain beberapa kesepakatan, DPR juga mengajukan beberapa permintaan agar Pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar.
Wakil ketua DPR dari Fraksi Gerindra yang menjadi pimpinan dalam rapat tersebut meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah demi mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
"DPR meminta pihak dari Mendagri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam koordinasi itu kami juga berharap ada mekanisme dengan prosedur yang jelas demi kelancaran Pilkada serentak," ujar Fadli di ruang Pansus C gedung Nusantara II DPR, Senin (6/7/2015).
DPR juga menanggapi permintaan dari pihak Mahkamah Konstitusi terhadap revisi tentang MK mengenai tambahan durasi penyelesaian sengketa Pilkada.
"Terhadap revisi UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK, khususnya mengenai usulan tambahan durasi penyelesaian sengketa Pilkada. DPR akan membahas lebih lanjut permintaan MK yang sebelumnya 45 hari kalender, menjadi 60 hari kerja," ujar Fadli.
Fadli juga menyampaikan bila penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 memerlukan persiapan yang baik. Hal tersebut untuk memastikan Pilkada dapat berjalan aman, demokratis, efektif, efisien, jujur adil, dan langsung bersih.
