Sebelum APBNP 2016 Ketok Palu, Sahkan Dulu Tax Amnesty

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Johnny Gerard Plate mengatakan RUU tentang Pengampunan Pajak merupakan salah satu harapan bagi penerimaan negara untuk RAPBN Perubahan 2016.

"RAPBNP ini, juga dipenerimaan negaranya, salah satu komponen penerimaan negaranya itu, salah satunya di tax amnesty yang cukup besar. Yang direncanakan sebesar Rp165 triliun," kata Johnny di gedung Nusantara I, komplek DPR, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Itu sebabnya, kata dia, pembahasan RUU tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum APBN Perubahan 2016 disahkan.

"Ada kaitannya dengan APBNP. Jadi tax amnesty harus selesai terlebih dahulu sebelum APBNP itu disahkan. Kalau ndak, APBNP ini nggak mungkin disahkan Rp165 triliunnya," kata Johnny.

RUU Pengampunan Pajak saat ini sedang dalam proses pembahasan di Panitia Kerja Komisi XI.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin salahkan orang yang berpandangan bahwa desakan agar RUU Pengampunan Pajak disahkan sebatas untuk kepentingan APBN Perubahan 2016. Dia mengatakan tax amnesty tidak hanya berkaitan dengan APBN Perubahan, tetapi lebih dari itu yaitu untuk penyembuhan ekonomi nasional.

"Kenapa kita hanya berpikir APBN Perubahan 2016. Salah juga kalau berpikir itu. Hanya orang yang berpikir keliru kalau mengatakan tax amensty itu untuk APBN Perubahan 2016, salah," kata Ade di Kantor Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Jawa Barat, Kamis (9/6/2016).

Menurut Ade ekonomi Indonesia saat ini sedang sakit parah. Bahkan, dia meminta kepada wartawan untuk menggali lebih dalam, seberapa besar defisit anggaran saat ini.

"Yang namanya tax amnesty itu penyehatan ekonomi nasional. Ini kita, saya katakan sama kalian, ekonomi kita tidak sehat. Kamu selidiki sampai dalam deh, berapa kita defisitnya? angka konkritnya," kata Ade.

Menurut Ade jika tax amnesty dijalankan, yang masuk untuk dikelola negara bukan sekedar pajaknya saja, melainkan semua uang yang selama ini terparkir di luar negeri.