Ini Harapan Komisi X DPR kepada Menteri Muhadjir
"Image ganti menteri ganti kebijakan itu tidak perlu terjadi," katanya.
Suara.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Reni Marlinawati manaruh harapan besar terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Dia berharap Muhadjir tidak mengubah kebijakan-kebijakan populis yang telah dibuat menteri sebelumnya, Anies Baswedan.
"Kita semua punya harapan besar sama beliau (Muhadjir). Saya juga berharap nanti kebijakan-kebijakan populis yang sudah dilaksanakan oleh Menteri sebelumnya, itu tidak perlu diubah lagi," kata Reni di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Menurut Reni menteri baru bukan berarti harus membuat kebijakan baru. Kebijakan pejabat lama yang baik, harus tetap dilanjutkan, sementara yang kurang baik sudah semestinya diperbaiki.
"Image ganti menteri ganti kebijakan itu tidak perlu terjadi. Tentunya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan prioritas pendidikan, tentang pemerataan, tentang hak aksesibilitas itu harus dipertahankan," tutur Reni.
Selain itu, Reni juga mendorong Muhadjir berani menuntut anggaran pendidikan yang selama ini tidak pernah dinikmati sepenuhnya oleh dunia pendidikan.
"Yang paling penting saya kira, Pak Menteri harus punya keberanian untuk menuntut haknya sebagai Menteri pemilik anggaran 20 persen dalam Undang-Undang Dasar," kata Reni.
UUD telah mengamanatkan kepada negara, supaya 20 persen APBN diberikan untuk pendidikan, namun hal ini belum terealisasi sepenuhnya.
"Karena selama ini kan alokasi 20 persen itu ternyata memang tidak dinikmati oleh kalangan pendidikan semata-mata," tutur Reni.
Menurut Reni selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dunia pendidikan tidak pernah dijadikan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan selalu ditempatkan dibawah bidang-bidang lainnya.
"Menurut hemat saya, persoalan anggaran pun harus menjadi perhatian yang serius, mengingat dalam tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi, pendidikan tidak merupakan prioritas pembangunan nasional. Dia berada dibawah infrastruktur, maritim, pangan, ekonomi kreatif, pariwisata dan lain-lain," kata Reny.
