Misi Budaya Gagal, Koordinasi Kemendikbud dan Kemenkeu Buruk

Siswanto | Dian Rosmala
Misi Budaya Gagal, Koordinasi Kemendikbud dan Kemenkeu Buruk
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Esti Wijayati [suara.com/Dian Rosmala]

Esti menambahkan pemerintah tidak bisa membatalkan proses yang sudah berjalan.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Esti Wijayati menilai koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Keuangan tidak bagus. Pernyataan itu menanggapi gagalnya 56 pegiat budaya pergi ke Selandia Baru untuk membawa misi kebudayaan karena terkendala biaya.

"Memang proses koordinasi antara kementerian ini memang tidak berjalan dengan baik. Menteri keuangan dengan kemendikbud," kata Esti di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut Esti pemotongan anggaran yang dijadikan alasan batalnya para pegiat budaya berangkat ke Selandia Baru tidak masuk akal. Menurut dia efisiensi anggaran, mestinya menggunakan skala prioritas.

"Ketika proses sudah berjalan, tinggal dieksekusi saja. Proses tahapan sudah dilalui. Lalu kemudian adanya pemotongan anggaran. Kemudian itu dihilangkan, harus diperhitungkan dampaknya. Jadi kalau melakukan efisiensi itu harus ada skala prioritas," ujar Esti.

Esti menambahkan pemerintah tidak bisa membatalkan proses yang sudah berjalan.

"Sesuatu yang sudah berjalan, sudah melalui tahapan yang jelas, sudah clear, sudah dianggarkan, sudah ada perjanjian dengan pihak-pihak lain. Tidak bisa kemudian tiba-tiba begitu dibatalkan," tutur Esti.

"Jadi kalau mau pemotongan, harus dicari skala prioritas yang paling bawah dan itu tidak akan mengganggu hal-hal yang sudah di tengah jalan," Esti menambahkan.

Menurut Esti misi pemberangkatan 56 pegiat budaya ke Selandia Baru sudah berjalan 90 persen.

"Kalau ini kan sepertinya memotong di tengah jalan. Sudah berjalan begini, tinggal terbang kemudian dipotong. Ini koordinasi antar kementerian ini harus berjalan dengan baik," kata Esti.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI