DPR: Persoalan Lansia Tak Hanya Tanggung Jawab Negara
Harapan hidup para lansia tumbuh.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap banyaknya orang tua lanjut usia (lansia) yang ditelantarkan oleh keluarganya. Ia menilai, persoalan lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga.
“Harapan hidup para lansia tumbuh ketika ada kasih sayang yang didapat, terutama dari keluarga. Nah, mestinya pengurusan dan perhatian para lansia bukan sekadar menjadi tanggung jawab negara, meskipun memang negara harus hadir bersama dengan pemerintah pusat dan daerah. Lansia merupakan tanggung jawab bersama, khususnya keluarga,” ujarnya, usai mengunjungi Unit Pelayanan Terpadu Panti Sosial Tresna Werdha (UPTD PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Senin (30/4/2018).
Ia menambahkan, jika kesadaran keluarga dalam menumbuhkan kasih sayang dan perhatian kepada orang tua minim, maka secara tidak langsung, masalah pada pada lansia semakin banyak, misalnya dari sisi kesehatan.
“Ini jadi perhatian kita juga, untuk bagaimana mendorong agar lansia punya harapan hidup. Anggap saja mereka punya kreativitas, hatinya senang, dan akhirnya akan mengurangi cost negara dari sisi kesehatan. Kalau sudah lansia, senang hidupnya, maka secara tidak langsung cost negara yang digunakan untuk membiayai mereka karena faktor penurunan kesehatan akan berkurang. Ini yang kita harapkan,” papar politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Desy Ratnasari menyoroti kondisi kelayakan dan keamanan kamar mandi di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih tersebut. Mengingat panti ini khusus bagi lansia, maka kamar mandi pun harus didesain khusus atau spesial.
“Spesial dalam arti menghindari mereka terjatuh, menghindari mereka tergelincir. Kan, tidak mungkin setiap kali mereka ke kamar mandi, apakah petugasnya selalu mendampingi mereka. Kalau kemudian mereka ternyata bisa, ya Alhamdulillah. Hanya ini harus menjadi perhatian bersama,” sarannya.
Selain itu, Desi juga menyoroti daya tampung sebuah institusi panti sosial. Menurutnya, kurangnya daya tampung menjadi permasalahan di berbagai daerah.
Di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin sendiri, saat ini dihuni 110 lansia. Menurutnya, ini tentu menjadi pekerjaan bersama Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah.
“Bagaimana pemerintah pusat bisa memberikan bantuan alokasi dana. Panti di sini, alokasi dananya hanya dari APBD. Kalau misalnya dapat bantuan dari pusat, Insya Allah mungkin daya tampungnya akan menjadi lebih besar. Semua orang yang diurus akan lebih besar lagi,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.
Desi menambahkan, yang terpenting negara bisa memberikan penghargaan kepada warga lansianya.
