Komisi X: Awasi Medsos Mahasiswa Bukan Solusi Tangkal Radikalisme
Hal ini dinilai bisa mengekang kreativitas.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (SAH), menanggapi rencana Menristekdikti untuk mengawasi account media sosial mahasiswa dan dosen, yang disebutnya sebagai suatu perilaku paranoid yang mengintervensi ranah pribadi bahkan mengancam independensi dunia akademik.
Pernyataan ini disampaikan SAH ketika menghadiri acara buka puasa bersama dengan anak yatim piatu, di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Jambi Jumat (8/6/2018).
"Pemerintah jangan terlalu paranoid akan sinyalemen terpaparnya kampus oleh paham radikal, karena walau bagaimanapun, media sosial merupakan hak pribadi setiap mahasiswa, tanpa perlu diawasi secara berlebihan," ungkapnya.
Bahkan tindakan ini, menurutnya bisa mengekang kreativitas dunia akademik yang independen menjadi sesuatu yang stagnan, kurang dinamika pemikiran, penelitian, pengabdian dan pengajaran sebagai tri dharma perguruan tinggi.
Apalagi dalam rencana pelaksanaannya pemerintah melalui rektorat mewajibkan mahasiswa untuk melaporkan setiap account media sosial, seperti FB, Twitter, Whats App, lengkap dengan nomor telepon dan e-mail, untuk kemudian dimasukan ke dalam sistem yang mengawasi interaksi mereka.
Menurutnya, banyak solusi lain yang lebih efektif dan elegan yang bisa dilakukan pemerintah.
"Banyak solusi yang efektif dan elegan menurut saya. Salah satunya dengan mengoptimalkan dosen pembimbing untuk membina persuasif mahasiswa, termasuk dengan acara seminar, kajian ataupun training kebangsaan pada organisasi intern kampus," katanya.
Akibat kondisi kritik akan kultur akademik di kampus, mahasiswa mencari sesuatu yang lebih menantang untuk dilakoni. Pemerintah diminta berbenah untuk mengusahakan bagaimana kampus mempunya kultur akademik yang kuat, tapi bisa membentengi diri dari radikalisme.
