Ciptakan Pemerintahan Bersih, Bamsoet Usulkan Pendanaan Politik dari Rakyat

MN Yunita
Ketua DPR, Bambang Soesatyo. (Dok: DPR)
Ketua DPR, Bambang Soesatyo. (Dok: DPR)

Partisipasi pendanaan tersebut harus dibarengi dengan transparansi agar laporan penggunaan dana partai politik bisa dilihat oleh publik.

Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan partisipasi politik rakyat dalam sistem pendanaan kepartaian merupakan salah satu jalan keluar agar partai politik (Parpol) tidak terkooptasi oleh kepentingan segelintir orang.

Partisipasi rakyat untuk ikut serta dalam pendanaan politik sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. 

Hal itu diungkapkan Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menjadi Keynote Speaker 'International Business' Integritas Conference' bertema 'Political Donation and Funding' yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/12/2018).

“Dengan adanya partisipasi rakyat terkait pendanaan Parpol akan membuat kader Parpol yang maju dalam pemilihan, baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, tidak menggantungkan finansial kepada para cukong yang biasanya akan meminta balas jasa. Mereka akan fokus berkerja keras memajukan kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Karenanya, rakyat harus didorong untuk memiliki kesadaran membangun partai politik,” jelas Bamsoet.

Hadir sebagai pembicara lain Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari, Direktur Dikyanmas KPK, Giri Suprapdiono, Dirut Pertamina Hulu Indonesia, Bambang Manumayoso, Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz dan Peneliti Organisation for Economic Co-operation, Christine Uriearte.

Bamsoet menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sudah membuka peluang pendanaan politik oleh rakyat termasuk dalam sumbangan yang sah menurut hukum.

Partisipasi pendanaan tersebut harus dibarengi dengan transparansi, berupa keterbukaan dan kemudahan akses agar laporan penggunaan dana partai politik bisa dilihat oleh publik. 

“Namun, tampaknya sampai saat ini belum banyak partai politik yang menjalankan penggalangan dana melalui rakyat. Disisi lain belum banyak pula rakyat yang tergugah kesadarannya untuk memberikan donasi ke partai politik. Dua hal ini harus segera disinkronkan agar antara partai politik dan rakyat terjadi interaksi yang saling menguatkan,” tutur Bamsoet. 

Langkah awal dalam menguatkan interaksi partai politik dengan rakyat, menurut mantan Ketua Komisi III DPR ini harus dimulai dari internal partai politik sendiri. Partai politik tidak boleh menjadi tembok besi dengan arogansi tinggi dari para pengurusnya. Jika partai politik selalu melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, niscaya rakyat dengan suka rela akan ikut ambil bagian dalam perjuangan partai politik bersangkutan.

“Rekrutmen dengan merit system merupakan kunci memperbaiki kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan yang akan menjadi pejabat publik di masa yang akan datang. Pola rekrutmen di tubuh partai politik yang selama ini tertutup dan tidak transparan sangat kental dengan bentuk-bentuk penyimpangan, seperti mahar politik, transaksi politik maupun politik uang," imbuhnya. 

Pola rekrutmen tertutup seperti tad harus segera diakhiri. Karena hanya akan semakin membuat rakyat antipati dengan politik dan membuat jarak yang lebar antara rakyat dengan partai politik.

“Semakin banyak kandidat mumpuni yang ditawarkan oleh partai politik, maka rakyat pasti akan memberikan penilaian positif. Jika rakyat sudah merespon positif, dengan sendirinya mereka akan berpartisipasi dalam kepartaian. Baik memberikan dukungan suara, moral maupun finansial," terang Bamsoet.

Di sisi lain, ia berharap, masyarakat tidak jenuh menghadapi berbagai permasalahan politik yang terjadi. Sehingga tergerak untuk ikut ambil bagian dalam sistem kepartaian. Dengan partisipasi politik yang tinggi, rakyat bisa menuntut berbagai perbaikan. Misalnya memaksa partai politik memajukan kandidat yang kapabel, terbukti rekam jejaknya, dan mempunya visi misi yang jelas dalam menggerakan pembangunan. 

“Melalui keikut sertaan dalam pendanaan partai politik, rakyat memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, maupun presiden-wakil presiden. Sehingga partai politik tidak lagi dikuasai kalangan elit pemilik modal. Dengan demikian tercipta kesetaraan peluang politik dan mempermudah pemimpin politik pendatang baru yang kompeten dan kredibel,” pungkasnya.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI
Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS