DPR Hadiri UN Annual Parliamentary Hearing di Amerika Serikat

Suara.com - Delegasi DPR RI, yang dipimpin Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf  dari F-Demokrat menghadiri Annual Parliamentary Hearing dengan tema "Emerging challenges to multilateralism: A parliamentary response". Pertemuan ini digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU), yang bekerja sama dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada pertemuan yang digelar pada 21-22 Februari 2019 di New York, Amerika Serikat itu, Nurhayati turut didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR, Dave Akbarshah Fikarno(F-Golkar) dan anggota BKSAP DPR, SB. Wiryanti Sukamdani (F-PDI Perjuangan), dan Melani Leimena Suharli (F-Demokrat).

Acara ini dibuka oleh President General Assembly ke-73, Maria Fernanda Espinosa dan Presiden IPU, Gabriela Cuevas Barron. Keduanya memandang, multilateralisme merupakan cara paling efektif untuk membangun dan menjaga stabilitas global.

Gabriela menjelaskan, kepentingan nasional dan global dapat berjalan beriringan. Berbagai kesepakatan yang dilakukan di tingkat internasional juga dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, misalnya dalam isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Baca Juga: DPR dan UNEP Kerja Sama untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guteres, dalam sambutannya, menggarisbawahi pencapaian sistem multilateral dalam mendorong kesepakatan global. Ia juga mengakui, PBB harus memperbaiki kinerjanya, antara lain melalui langkah reformasi strategis terhadap General Assembly.

Pada sesi lainnya yang mengangkat "Multilateralism at A Crossroads: Overall Assessment and Emerging Challenges", anggota BKSAP, Wiryanti Sukamdani, menyampaikan, intervensi dengan menegaskan bahwa manfaat multilateralisme tidak terdistribusi secara merata, terutama dalam sistem perdagangan global.

“Kunci kesuksesan sistem multilateral adalah demokrasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi, dalam hal ini adalah keterlibatan semua pihak, termasuk perempuan dan generasi muda,” tegas Wiryanti, yang juga anggota Komisi X DPR itu.

Selain itu, Anggota BKSAP Melani Leimena Suharli juga menyampaikan intervensi pada sesi berjudul "Towards more responsive global governance: the revitalization of the General Assembly". Ia menekankan pentingnya konsensus dalam pengambilan keputusan dan oleh karena itu, negara-negara anggota harus lebih fleksibel dalam menghadapi perbedaan.

Anggota Komisi VI DPR itu minta agar UN General Assembly dapat mendorong reformasi di tubuh PBB.

Baca Juga: DPR Tengah Godok RUU Energi Baru dan Terbarukan

“Revitalisasi General Assembly harus dapat mendorong demokratisasi dan reformasi di tubuh Dewan Keamanan PBB,” ujar Melani.