Ketua DPR Pastikan Hiruk Pikuk Pemilu Tak Ganggu Kinerja DPR

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari

Kamis, 28 Februari 2019 | 15:06 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan kata sambutan saat Kunjungan dapil ke Kebumen, Jawa Tengah. (Dok : DPR)

Sejak dipimpin Presiden Joko Widodo, rasio elektrifikasi Indonesia terus meningkat.

Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo memastikan, hiruk pikuk kampanye politik yang dijalankan para elite politik dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tidak akan mengganggu kinerja DPR dan pemerintah.

Pasalnya, lanjut Bambang, dalam berbagai rapat kerja antara DPR dengan pemerintah, keduanya sepakat meski Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah di depan mata, namun pekerjaan rumah tetap harus diselesaikan.

Salah satunya mencapai target rasio elektrifikasi listrik 2019 sebesar 99 persen.

“DPR dan pemerintahan Presiden Joko Widodo menyadari pentingnya energi untuk memperbaiki kehidupan manusia. Sejalan dengan prinsip ekonomi berkeadilan, jangan sampai anak-anak tidak bisa belajar di malam hari, karena rumah mereka belum terjangkau listrik. Listrik merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Selain untuk belajar, juga untuk meningkatkan produktifitas masyarakat,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam rilis yang diterima Parlementaria dari Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (27/2/2019).

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, sejak dipimpin Presiden Joko Widodo, rasio elektrifikasi Indonesia terus meningkat, dari 88,3 persen pada 2015, menjadi 91,6 persen pada 2016, meningkat 95,35 persen pada 2017, dan pada 2018 meningkat lagi mencapai 98,3 persen.

Selain itu, tarif listrik juga tetap stabil dan tidak melonjak tajam memberatkan masyarakat.

“Karena berhasil melakukan efisiensi dan membangun berbagai pembangkit listrik, per 1 Maret 2019, pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menurunkan tarif listrik bagi pelanggan R-I 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu). Dengan demikian, masyarakat hanya membayar tarif listrik sebesar Rp 1.300 per kilowatt hour (kWh) dari tarif normal sebesar Rp1.352 per kWh,” ujarnya.

Bambang menambahkan, setidaknya akan ada 21 juta rakyat Indonesia yang menikmati penurunan tarif listrik tersebut. Warga, khususnya di pedesaan, bisa menggunakan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

“Dalam berbagai rapat kerja, DPR selalu memfasilitasi PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar target pemerintah membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 Mega Watt (MW) bisa tercapai sampai 2024, sehingga pasokan listrik di masa mendatang bisa aman dan harga tetap stabil. Terbaru, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ekspansi 1 x 660 MW di Cilacap, Jawa Tengah,” kata Bambang.

Ia menambahkan, selain membangun PLTU, Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, DPR juga minta pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Masa depan energi dunia tak lagi hanya tergantung pada fosil, melainkan pada renewable energy seperti Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB).