Komisi VI: Debat Capres-Cawapres Harus Libatkan Rakyat

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari

Jum'at, 15 Maret 2019 | 16:16 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Eriko Sutarduga menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Menakar Efektifitas Debat Capres dalam Meraih Suara’ (Dok : DPR).

Debat capres-cawapres ditonton sekitar 1,5 juta rakyat.

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR, Eriko Sutarduga berharap, rakyat bisa langsung bertanya dalam debat calon presiden dan cawapres (capres-cawapres) yang akan datang, sehingga rakyat sebagai pemilih akan mengetahui secara baik capres-cawapres yang akan dipilih pada Pemilihan Umum 17 April 2019 mendatang. Menurutnya, momentum ini bukanlah perang, melainkan pesta demokrasi untuk rakyat.

“Maka alangkah menariknya kalau rakyat bisa langsung bertanya dalam debat capres-cawapres nanti,” saran Eriko, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Menakar Efektifitas Debat Capres dalam Meraih Suara" bersama Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan pengamat politik CSIS Arya Fernandes di Media Center DPR, Senayan Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Dengan rakyat bertanya seperti itu dalam debat itu, kata Eriko, maka rakyat akan makin mengetahui kapasitas dan jejak rekam calon pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.

“Tentu pertanyaannya disesuaikan dengan tema yang sudah ditetapkan oleh KPU,” tambah Eriko.

Selain itu, masih kata Eriko, wartawan dari televisi yang menyiarkan juga diberi kebebasan untuk menggali pertanyaan terhadap kedua kandidat sekaligus menyiarkan debat tersebut.

“Saya yakin, dengan model itu debat akan sangat menarik,” nilai legislator dapil DKI Jakarta II itu.

Menurutnya, debat capres-cawapres ini tidak berpengaruh banyak pada rakyat, terutama bagi mereka yang belum mempunyai pilihan atau swing voters.

“Memang ada peningkatan 50,6 persen rakyat menyaksikan debat di TV, tapi tetap belum memenuhi keinginan rakyat,” tambah Eriko.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menginginkan debat seperti cerdas-cermat di sekolah, di mana kedua kandidat bebas bertanya dan menjawab, sehingga akan berlangsung secara alamiah, natural dan intens.

Dengan begitu, maka KPU tak perlu repot-repot menentukan panelis untuk menyusun pertanyaan, sehingga debat itu tak terkesan hanya seremonial.