Fadli Zon Soroti Isu Dunia Muslim dalam PUIC di Maroko

Fabiola Febrinastri
Fadli Zon Soroti Isu Dunia Muslim dalam PUIC di Maroko
Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon menyoroti isu-isu krusial dunia Muslim dalam acara puncak Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 di Maroko. (Dok: DPR)

PUIC sejatinya harus menjadi ujung tombak reformasi politik di negara-negara Muslim.

Suara.com - Ketua Delegasi DPR RI, Fadli Zon menyoroti isu-isu krusial dunia Muslim dalam acara puncak Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 di Maroko, baru-baru ini. Fadli sangat prihatin atas konflik berkepanjangan yang mendera negara-negara Muslim, yang utamanya lantaran dipicu krisis politik.

Akibatnya, lanjut Wakil Ketua DPR itu, 60 persen konflik global terjadi di negara-negara Muslim. Ia lantas menyampaikan pengalaman krisis politik Indonesia pada 1998, yang diselesaikan melalui mekanisme demokrasi, yang pada akhirnya berhasil membawa Indonesia menyadari bahwa demokrasi pilihan tepat melangkah ke depan.

“Kekerasan adalah jalan kehancuran. Demokrasi lebih mengedepankan dialog dan beradu gagasan yang hal tersebut selaras dengan Syura. Demokrasi di Indonesia, berdampak pada pengokohan pelbagai institusi, terutama parlemen yang misi utamanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah,” tutur Fadli, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Politisi Partai Gerindra ini meyakinkan reformasi politik yang sungguh-sungguh melalui mekanisme demokrasi atau syura dapat menyelesaikan pelbagai tantangan. Intinya, simpul Fadli, PUIC sejatinya harus menjadi ujung tombak reformasi politik di negara-negara Muslim.

Baca Juga: Komisi II DPR Apresiasi Transparansi Rekrutmen PPPK

Fadli juga kecewa atas respons negara-negara Muslim yang belum secara proporsional mendukung Muslim Uighur. Ia mengingatkan bahwa relasi ekonomi sejumlah negara-negara Muslim dengan Cina tidak seharusnya mengabaikan perlakuan pemerintah Cina yang tidak manusiawi tersebut.

“Saya ingatkan kembali bahwa misi pembentukan PUIC antara lain menghormati dan memperjuangkan penegakan HAM (hak asasi manusia). Kami, Negara Republik Indonesia mengusulkan agar dibuat pembentukan misi khusus PUIC ke Wilayah Uighur,” tegas politisi dapil Jawa Barat V tersebut.

Ia minta negara-negara Muslim mengulurkan dukungan penuh terhadap Pemerintah Bangladesh terkait penanganan pengungsi Muslim Rohingya. Fadli juga mengingatkan bahaya intensifikasi normalisasi Israel dengan negara-negara Muslim, termasuk negara-negara Arab.

“Kemerdekaan penuh Palestina akan sangat sulit jika eksistensi Israel menguat melalui intensifikasi normalisisasi. Negara-negara Muslim harus sangat berhati-hati ketika berinteraksi dengan Israel,” tutup pimpinan DPR, Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Baca Juga: Baleg DPR Terima Masukan Prolegnas Prioritas 2019


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI