DPR Tekankan Pentingnya Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Suara.com - Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menggagas pentingnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam draf resolusi Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-140, Non Admissibility of Using Mercenaries as Means of Undermining and Violating Human Rights, yang dilaksanakan di Doha, Qatar, 6 - 10 April 2019.

“Pentingnya pencapaian tujuan pembangunan itu seperti penguatan rule of law, ketangguhan ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif untuk mencegah kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang disebabkan oleh tentara bayaran dan foreign fighters,” kata anggota BKSAP DPR, Putu Supadma, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Delegasi DPR dipimpin oleh Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf (F-Demokrat/Jawa Timur V), dan diikuti anggota BKSAP, Dwi Ria Latifa (F-PDIP/Kepulauan Riau), Desy Ratnasari (F-PAN/Jawa Barat IV), dan Kartika Yudhisti (F-PPP/Banten II). Sidang ini dibuka oleh Emir Qatar dan dihadiri oleh 144 parlemen dunia.

Selain itu, dalam Komite Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan, dan Perdagangan, Desy menekankan pentingnya pendekatan multilateral yang non-diskriminatif, inklusif, dan terbuka dalam perdagangan internasional. Terkait hal itu, Dwi Ria menambahkan pentingnya perdagangan internasional yang bebas dan adil.

Baca Juga: Komisi XI DPR : Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan

Sementara itu, Kartika menggarisbawahi pentingnya peran perempuan dalam mengatasi pelanggaran HAM.

“Sebagaimana resolusi PBB 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Kemananan untuk mengatasi pelanggaran HAM oleh para tentara bayaran dan foreign fighters,” tandas Kartika.

Mengenai perkembangan partisipasi pemuda dalam politik, pada kesempatan yang sama Kartika mengenalkan program Youth Parliament DPR sebagai model pendidikan politik generasi muda.

“Youth Parliament DPR sebagai model pendidikan politik generasi muda, yang mengenalkan esensi demokrasi sangat penting bagi generasi millennial,” ujarnya.

Sejumlah isu dibahas dalam sidang-sidang komite dan majelis umum untuk menghasilkan resolusi yang akan diadopsi dalam Sidang IPU ke-140 kali ini, mulai dari peran perdagangan bebas dan adil serta investasi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, hingga isu penggunaan tentara bayaran yang berpotensi mengancam perdamaian dan melanggar HAM.

Baca Juga: DPR : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dipengaruhi Konsumsi dan Investasi

Indonesia merupakan salah satu negara dalam sidang komite perdamaian dan keamanan IPU ke-140, yang mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi maraknya pelanggaran HAM oleh tentara bayaran dan foreign fighters dalam konflik bersenjata.