IFW Batam harus Produksi Konten Budaya Indonesia

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
IFW Batam harus Produksi Konten Budaya Indonesia
Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat. (Dok : DPR).

Produksi anak bangsa itu, nantinya bisa dipasarkan ke luar negeri.

Suara.com - Infinite Frameworks (IFW) Studio di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), diimbau memproduksi konten film bermuatan lokal yang syarat dengan kebudayaan Indonesia. Hasil produksi anak bangsa itu nantinya bisa dipasarkan ke luar negeri.

Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat, saat mengikuti kunjungan kerja Komisi X ke Batam, Kepri, Kamis (2/5/2019).

Peran Pemerintah Kota Batam sangat dibutuhkan dalam mendorong industri ekonomi kreatif.

“Komisi X berharap, IFW ke depan dapat memproduseri hasil karya kita sendiri dengan konten-konten kebudayaan Indonesia yang lebih banyak lagi, serta dapat dipasarkan, baik di dalam maupun luar negeri,” ujarnya, usai melakukan kunjungan ke IFW.

Baca Juga: DPR Cek Langsung Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di KPU

Komisi X DPR juga mendorong Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) aktif membina IFW dan melakukan pertemuan dengan para produser di Indonesia untuk membuat film maupun animasi yang memiliki konten kebudayaan Indonesia. Ini penting, sebagai promosi kebudayaan dan pariwisata pada dunia internasional.

Sementara itu, Komisi X DPR juga menyoroti sektor pendidikan di Kota Batam. Mujib mengimbau agar meningkatkan literasi dan sosialisasi wajib belajar 12 tahun, demi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Batam sendiri.

Kini persoalan di Batam, jumlah guru non aparatur sipil negara (ASN) lebih banyak daripada guru ASN.

“Ini memang masalah nasiona, sehingga Komisi X DPR minta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, supaya lebih selektif dalam zero growth. Zero growth berarti tidak boleh ada pertumbuhan PNS (ASN). Kalau itu dilakukan secara umum, terutama untuk jabatan profesi khusus seperti guru, nanti malah diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan bidangnya,” ujar Mujib.

Pemerintah harus selektif membuat kebijakan terkait zero growth, terutama yang berhubungan dengan jabatan keahlian khusus, seperti guru, dokter, ataupun penyuluh.

Baca Juga: Ketua DPR Dukung Pengembangan Industri Motor Custom Indonesia


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI