BKSAP : Parlemen Perlu Miliki Komite SDGs

Fabiola Febrinastri
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dave Akbarshah Fikarno. 
(Dok : DPR)
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dave Akbarshah Fikarno. (Dok : DPR)

Pemerintah perlu membuat kebijakan dan intensif dalam menciptakan banyak usahawan muda.

Suara.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Dave Akbarshah Fikarno mengatakan perlu dibentuknya Komite atau Badan SDGs sebagai pengakuan atas peran vital parlemen dan anggota parlemen dalam meningkatkan perencanaan, implementasi, pemantauan dan pertanggungjawaban intervensi dalam pembangunan melalui legislasi dan alokasi sumber daya dan melalui pengawasan dan pengawasan parlemen terhadap pekerjaan eksekutif.

Pandangan ini disampaikan politisi Partai Golkar itu dalam sesi bertajuk “Results Obtained by Parliaments in the Region By Overseeing the Implementation of The SDGs: The Role of Self-Assesment”, dalam acara yang diselenggarakan Uni Parlemen Dunia (IPU) dan Parlemen (The State Great Hural) Mongolia, di Ulaanbaatar, Mongolia, 27 - 28 Mei 2019.

“Praktik cerdas yang dimiliki DPR dengan membentuk Panitia Kerja SDGs di bawah koordinasi BKSAP DPR adalah untuk mempersiapkan dan mengarusutamakan kerja SDGs di parlemen. Panja SDGs terdiri atas anggota parlemen dari fraksi dan komisi yang berbeda di DPR, memberikan legitimasi untuk mengambil peran memperdalam kesadaran tentang SDGs pada seluruh anggota DPR dan melihat SDGs dari berbagai perspektif,” kata Dave.

Sementara dalam sesi lanjutan yang bertajuk “Education as A Critical Precondition to Break The Cycle of Poverty”, Dave kembali mengemukakan pentingnya peran pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pendidikan erat kaitannya dengan kesehatan.

Ia mencontohkan, para ibu dengan tingkat pendidikan tertentu diharapkan sadar dalam menerapkan pola hidup sehat, dengan menjaga keseimbangan gizi dan nutrisi bagi anak-anaknya.

Selain itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII ini juga mengatakan pentingnya pendidikan kewirausahaan yang diterapkan sejak dini untuk menghasilkan usahawan muda yang berhasil menciptakan lapangan kerja. Pemerintah perlu membuat kebijakan dan intensif dalam menciptakan banyak usahawan muda.

Di akhir pemaparannya, Dave berbagi tentang penerapan program pendidikan Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Dua hal yang disebutnya adalah upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sumber daya ke sekolah-sekolah dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan mendukung orang tua mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP).


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI
Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS