DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Pemindahan Ibu Kota Baru
Pemerintah bertaruh kepada 1,6 juta penduduk masyarakat yang akan merekapindahkan.
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR, Nur Purnamasidi minta pemerintah mengkaji ulang wacana pemindahan 1,6 juta penduduk DKI Jakarta menuju ibu kota baru, dalam kurun waktu lima tahun. Menurutnya, masih banyak aspek, seperti psikologis masyarakat Indonesia, dalam menghadapi isu tersebut yang harus disiapkan, selain pembangunan fisik.
“Dari timeline yang disampaikan Bappenas, saya belum melihat adanya persiapan dalam hal sosial budaya. Ini semuanya hanya menyangkut kesiapan fisik. Bagaimana menyiapkan landasannya, ini yang menurut saya harus disiapkan. Misalnya 15 - 20 tahun ke depan, ada potensi apa yang harus disiapkan infrastruktur ekonomi untuk masyarakat?” ujarnya, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, ke Kalimantan Tengah, Senin (29/7/2019).
Nur Purnamasidi menambahkan, mental masyarakat perlu dijaga. Perkembangan informasi yang cepat dan tidak memiliki esensi keberimbangan akan cepat membentuk opini, yang tentu akan bisa mengganggu eksekusi isu strategis pemindahan ibu kota.
Apalagi, ia berujar, pemerintah bertaruh kepada 1,6 juta penduduk masyarakat yang akan mereka pindahkan.
Baca Juga: DPR Minta Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani APBN
“Kalau Jakarta, orangnya sangat terbuka, mungkin juga orang Dayak sama. Tapi ada titik di mana ketika persaingan ke depan sudah sangat keras, ini yang harus kita pikirkan juga. Makanya saya bilang ke menteri, tolong dipikirkan masak-masak. Jangan hanya 5 tahun targetnya, mengingat bukan hanya pembangunan fisik yang harus jadi perhatian,” imbuhnya.
Untuk itu, politisi Partai Golkar tersebut, secara gamblang mendorong pemerintah, dalam hal ini digawangi oleh Bappenas, untuk melakukan kajian ulang terhadap rencana lima tahun pemindahan ke ibu kota baru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pemindahan ibu kota akan siap dilakukan pada 2024 dan pemindahan tersebut dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.
