Pemerintah harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS dan China

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Pemerintah harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS dan China
Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR, Said Abdullah dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menandatangani nota persetujuan. (Dok : DPR).

China dan AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia.

Suara.com - Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR,  Said Abdullah memperkirakan tekanan  nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum reda, sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang belum membaik. Ia menilai, selain imbas normalisasi kebijakan moneter The Fed, pelemahan rupiah juga dipicu perang dagang antara China dan AS, yang kemudian menjadi perang mata uang.

Said minta pemerintah menyiapkan strategi besar untuk mengantisipasi dampak parang dagang AS dan China tersebut. 

“Kalau dua negara raksasa ekonomi ini berperang, maka akan membuat arus perdagangan dan rantai pasar global terhambat. Alhasil, kinerja ekspor Indonesia pun berpeluang terganggu karena penurunan permintaan,” jelasnya, saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Senin, (19/8/2019). 

Ia menillai bahwa situasi global tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Adapun proyeksi nilai tukar rupiah senilai Rp 14.400, menurutnya sudah sangat rasional.

Baca Juga: Prabowo Minta Anggota DPR RI dari Gerindra Ikut Damaikan Situasi di Papua

“Kondisi ini melemahkan nilai tukar rupiah. Makanya proyeksi nilai tukar dalam RAPBN 2020 diusulkan pada angka Rp 14.400, sangat rasionable,” ujar Said.

Said juga sedikit mengulas tentang keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2020 dan Nota Keuangan yang pertumbuhan ekonominya hanya ditargetkan 5,3 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa rupiah masih akan mengalami tekanan pada 2020. Faktor eksternal kebijakan suku bunga The Fed  dan perang dagang AS dan China akan terus berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah di 2020.

“Masih rentannya fundamental ekonomi nasional, yakni lemahnya ekspor, arus modal investasi melambat, menjadi titik lemah rupiah dan tetap akan mempengaruhi kinerja rupiah tahun 2020,” jelas Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Said minta pemerintah menyiapkan grand strategy untuk mengantisipasi dampak parang dagang AS dan China, sebab akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian Indonesia.

Baca Juga: DPR Menyarankan, Prolegnas akan Datang Sebaiknya Disusun Realistis

Adapun China dan AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI