Ketua DPR : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Tantangan Terbesar Indonesia
Universitas Indonesia berada di peringkat ke-296 dunia.
Suara.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo menegaskan, masih tertinggalnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dibandingkan negara lain di dunia, bahkan di Asia, merupakan tantangan terbesar yang harus diselesaikan sebelum Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan pada 2045. QS World University Ranking, pada 19 Juni 2019 merilis laporan 1.000 universitas terbaik dunia, Indonesia hanya berhasil mengirimkan 9 Universitas.
Universitas Indonesia berada di peringkat ke-296, Universitas Gadjah Mada di peringkat ke-320, disusul Institut Teknologi Bandung di peringkat ke-331.
"Padahal dari segi anggaran, DPR telah mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk sektor pendidikan, sesuai amanah UUD 1945. Di APBN 2020 ini jumlahnya mencapai Rp 505,8 triliun atau meningkat 2,7 persen dibanding APBN 2019 sebesar Rp 492,5 triliun. Managemen pengelolaan dana pendidikan yang perlu diperbaiki pemerintah, agar bisa mendongkrak kualitas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi," ujar Bamsoet, saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional dengan tema "Peranan DPR RI dalam Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia", di Jakarta, Sabtu (31/8/2019).
Turut menjadi narasumber, antara lain Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kilik Ro, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara, Syahrial Mukhtar, dengan moderator Prof. Effendi Gazali.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Asumsi Dasar Ekonomi Makro 5,3 Persen
Selain itu turut hadir juga, Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Prof. Dr. Rudy Harjanto dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Prof. Dr. Paiman Raharjo.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menguraikan, mulai APBN 2019, DPR dan pemerintah sudah menganggarkan dana abadi riset, dimulai dengan Rp 990 miliar dan akan ditingkatkan secara bertahap. Secara berkala, DPR dan pemerintah juga telah menaikan anggaran dana abadi pendidikan dari Rp 35 triliun menjadi Rp 55 triliun, dengan target mencapai Rp 100 triliun.
"DPR dan pemerintah juga sepakat, mulai APBN 2020 ada pengalokasian dana abadi kebudayaan untuk memperkuat sektor pendidikan. Jumlahnya mencapai Rp 5 triliun dan akan bisa digunakan mulai tahun 2021. Melalui pemanfaatan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran, diharapkan akan simultan dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia," urai Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini minta agar berbagai dana tersebut bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, DPR, melalui Komisi X dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi telah membuat berbagai panita kerja (panja). Panja Kelembagaan dan Akreditasi Perguruan Tinggi, Panja Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi, dan Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi telah disiapkan.
"Melalui panja, DPR melakukan kunjungan kerja, rapat, serta berbagai kegiatan diskusi baik dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, maupun asosiasi terkait untuk memahami permasalahan, menyerap aspirasi, serta bersama-sama mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi menyangkut penyelenggaraan pendidikan tinggi," papar Bamsoet.
Baca Juga: Ketua DPR Luncurkan Buku Akal Sehat Bambang Soesatyo
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, salah satu fokus yang menjadi sorotan saat ini adalah masalah tata kelola dan mutu perguruan tinggi. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain lemahnya kelembagaan, rendahnya status akreditasi program studi, rendahnya mutu program studi, serta masalah hambatan pelaksanaan kebijakan dan target pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemenristekdikti.
