Perkembangan Digital Perlu Perhatikan Sumber Daya Manusia
Tuntutan perkembangan teknologi digital tidak bisa mengesampingkan kepentingan SDM.
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Aneta Komarudin mempertanyakan strategi PT. BNI (Persero) Tbk menghadapi perkembangan teknologi digital dengan kepentingan sumber daya manusia (SDM) atas kebutuhan lapangan kerja. Karena dari pemaparan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di hadapan para anggota Komisi XI DPR RI, BNI memasang terget ambisius dalam rencana bisnis bank tahun 2020 mendatang.
Menurut Aneta, tuntutan perkembangan teknologi digital juga tidak bisa mengesampingkan kepentingan SDM.
“Karena kita tahu banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang merasa kesulitan mencari pekerjaan, karena saingannya sekarang sudah bukan manusia saja tapi teknologi. Bagaimana strategi BNI melihat perkembangan teknologi?" tanya Aneta di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, ekspansi bisnis BNI melalui pengembangan bisnis digital perlu memperhatikan human resources. Ia mempertanyakan jika tenaga manusia digantikan teknologi, hendaknya korporasi juga memikirkan penempatan tenaga kerja.
Baca Juga: RUU Kewarganegaraan Diusulkan Masuk Prolegnas DPR
"Akan ditempatkan dimana? Atau didistribusikan ke tempat-tempat lain, divisi lain," tanya Aneta.
Ekspansi bisnis perbankan menggunakan sarana teknologi digital akan berdampak pada lapangan pekerjaan, ada human resources yang fungsinya digantikan teknologi. Banyak bank besar yang menutup cabang di mana-mana, karena pembiayaan terlalu besar sehingga akan lebih efisien apabila memfokuskan ke sektor yang provitable, lalu pelayannya digantikan dengan sistem digital.
Meskipun demikian, BNI ingin menambah jumlah anak usaha pada 2020 dengan memiliki perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan modal ventura. Perseroan juga akan melanjutkan upaya untuk memiliki perusahaan modal ventura yang dikabarkan akan menjadi salah satu penopang perseroan dalam memperlebar jaringan sistem pembayaran, termasuk penyertaan di konsorsium pembayaran elektronik BUMN, LinkAja.
