Legislator Pertanyakan Wacana Kenaikan TDL ke Menteri ESDM

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Legislator Pertanyakan Wacana Kenaikan TDL ke Menteri ESDM
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Dok ; DPR).

Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi PKS ini meminta penjelasan atas wacana atau isu yang berkembang tersebut.

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mempertanyakan kebenaran isu yang beredar di media massa terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Januari 2020 kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. Ia merasa memiliki  tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat atau konstituen yang banyak menanyakan terkait rencana kenaikan tariff dasar listrik.

“Dari pemaparan Pak Menteri, belum disinggung wacana yang sering saya dengar dan lihat dari media massa, terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik per 1 januari mendatang. Ini sejatinya memang domain dari eksekutif, kami legislatif hanya mengawasi. Di sisi lain, kami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap konstituen kami. Berbagai pertanyaan tentang rencana kenaikan tarif listrik ini sering dipertanyakan dan dikeluhkan masyarakat di dapil,” ujar Mulyanto saat Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif beserta jajaran di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (27/11/2019).   

Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi PKS ini meminta penjelasan atas wacana atau isu yang berkembang tersebut. Apakah kenaikan TDL tersebut hanya untuk pelanggan golongan R1 atau rumah tangga 900 VA yang termasuk kategori Rumah Tangga Mampu (RTM), atau seluruh R1-900 VA termasuk Rumah Tangga Tidak Mampu (RTTM).

“Kami ingin tahu data-data yang lebih detil terkait hal ini, termasuk berapa jumlah pelanggan RTM, dan berapa jumlah pelanggan RTTM. Dan apa benar hal tersebut disebabkan adanya rencana pencabutan subsidi listrik. Agar ketika kami bertemu dengan masyarakat, kami bisa memberi penjelasan. Namun jika perlu mendapat persetujuan kami terkait hal tersebut, tentu kami akan menolaknya. Karena masyarakat saat ini tengah dibebankan dengan kenaikan premi BPJS Kesehatan,” paparnya. 

Baca Juga: RUU Kewarganegaraan Diusulkan Masuk Prolegnas DPR


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI