Satgas DPR Kunjungi Kemenko Perekonomian, Selaraskan New Normal
Airlangga memaparkan daerah-daerah yang terlihat siap untuk menerapkan kenormalan baru berdasarkan data di lapangan.
Suara.com - Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/5/2020).
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pertemuan dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk membahas dan menyelaraskan visi baru penerapan new normal, terutama mengenai protokol kesehatan.
Menurut Dasco, data yang telah disiapkan dan dipaparkan telah akurat dan detail, sehingga new normal dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu dekat.
Demikian disampaikan Dasco usai memimpin pertemuan Satgas Lawan Covid-19 DPR dengan Airlangga, dimana sebelumnya ia juga memimpin Satgas Lawan Covid-19 menyambangi Kemenag, Kemendagri dan Kementerian BUMN.
Baca Juga: Menteri Teten Tak Masalah Dikritik, DPR Heran Muannas Polisikan Farid Gaban
“Hari ini kita ke Kemenko Perekonomian dan sudah dipaparkan dengan baik mengenai jangka panjang dan jangka pendek new normal di berbagai sektor. Itu detail daerah per daerah, namun secara umum kami menilai sudah cukup baik mendekati sempurna. Terkait persiapan new normal dari berbagai data yang akurat, dan kami lihat bisa dilaksanakan dengan baik," ujar politisi Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu mengungkapkan, terdapat satu sektor yang masih perlu dirinci lebih dalam, yaitu sektor pendidikan seperti mengenai pengaturan sistem sekolah dan sebagainya.
"Sektor pendidikan yang masih harus lebih didetilkan karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren,” tandas Dasco.
Sementara itu, Airlangga menjelaskan, persiapan new normal di setiap daerah yang sudah siap menerapkannya berdasarkan data yang ada terkait epidemiologinya.
Airlangga memaparkan daerah-daerah yang terlihat siap untuk menerapkan kenormalan baru berdasarkan data di lapangan. Ia menyebut, seluruh data kesiapan daerah tersebut bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dihitung kembali oleh Bappenas.
Baca Juga: Tolak UU Minerba yang Disahkan DPR, JATAM Dkk Gelar Sidang Rakyat Tandingan
