Hari Lahir Pancasila, Puan Maharani Upacara Virtual
Bung Karno, lanjut Puan, di dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa intisari dari Pancasila adalah gotong royong.
Suara.com - Ketua DPR, Puan Maharani, hari ini Senin (1/6/2020), mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila secara virtual dari rumah dinas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam upacara tersebut, Puan bertugas membacakan naskah Pembukaan UUD 45 sebagai bagian dari rangkaian upacara yang diikuti Presiden Joko Widodo dan seluruh pimpinan Lembaga Negara.
"75 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Di dalam pidatonya tersebut, Bung Karno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kita Indonesia. Itu mengapa tanggal 1 Juni dinyatakan sebagai Hari Lahir Pancasila," ujar Puan.
Bung Karno, lanjut Puan, di dalam pidato-nya tanggal 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa intisari dari Pancasila adalah gotong royong.
Gotong royong dijelaskan Soekarno sebagai:
Baca Juga: DPR: Pandemi Tak Bisa Diselesaikan Sendiri dan Sektoral
* Suatu paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong royong menggambarkan satu usaha satu amal satu pekerjaan.
* Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama pemerasan keringat bersama perjuangan bantu-binantu bersama.
* Amal semua buat kepentingan bersama keringat bersama buat kebahagiaan bersama.
"Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama itulah gotong royong. Gotong royong adalah jiwa bangsa Indonesia jiwa persaudaraan jiwa kekeluargaan jiwa kerja bersama," katanya.
Menurut Puan, Saat ini kita bersama sedang menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada aspek kesehatan dan juga telah melumpuhkan seluruh aktivitas masyaraka, Baik di bidang sosial ekonomi budaya bahkan kegiatan bersama keagamaan.
Baca Juga: DPR : Pembukaan Sekolah Saat Pandemi Tidak Tepat
Penanggulangan Pandemi Covid-19 membutuhkan kerja bersama gotong royong dari semua komponen bangs, baik itu Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Swasta dan masyarakat.
