Pemerintah Diminta Dengar Masyarakat Sebelum Terapkan New Normal di Sekolah

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani minta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menerapkan new normal untuk sekolah. Ia menyatakan, pemerintah perlu mendengar masukan-masukan dari para pemangku kepentingan seperti para pendidik, orang tua dan organisasi pendidikan sebelum membuka kembali sekolah sebagai bagian dari penerapan kebijakan new normal.

“Penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi Covid-19 perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak pada kesehatan anak-anak kita, para generasi muda kita,” tegasnya.

Puan menyatakan hal itu, ketika tampil sebagai pembicara kunci acara halal bihalal, Peringatan Hari Lahir Pancasila, sekaligus Webinar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi). Webinar mengambil tema "Menjadi Bijak di Era Pandemi dan Persiapan Menyongsong New Normal".

Acara ini diikuti oleh ratusan peserta secara daring yang terdiri dari para guru PAUD, Kepala Daerah, dan wakail dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Baca Juga: Jangan Terpaku PSBB, Ini Saran Ketua DPR Hadapi Corona

“Kami ingin Bunda Puan menyapa dan menguatkan para guru PAUD di tengah situasi pandemic ini,”ungkap Ketua Himpaudi, Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, Msi.

Menurut Puan, protokol pelaksanaan new normal di sekolah harus dilaksanakan secara ketat.

“Tentu saja protokol kesehatan new normal untuk sekolah sangat berbeda dengan protokol untuk mal, perkantoran dan tempat publik lain. Apalagi untuk sekolah-sekolah PAUD dimana anak-anaknya masih kecil, naluri untuk bermain bersama teman-temannya sangat besar,” ujarnya.

Puan menekankan agar pelaksanaan new normal terutama untuk sekolah harus dilakukan secara hati-hati.

“Pemerintah juga perlu merespons aspirasi-aspirasi yang berkembang terkait penerapan new normal. Misalnya dalam hal penerapan new normal di sekolah dimana unsur-unsur masyarakat meminta agar kegiatan sekolah dimulai ketika keadaan benar-benar sudah terkendali," katanya. 

Baca Juga: DPR: Pandemi Tak Bisa Diselesaikan Sendiri dan Sektoral

Kepada para guru PAUD, Puan berpesan agar benar-benar memperhatikan proses pembentukan karakter anak sejak usia dini.

”Para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berperan sangat penting dalam proses pendidikan Indonesia khususnya dalam pembangunan karakter bangsa,” katanya.

”Budaya santun, toleran, disiplin, etos kerja, gotong royong, dan lain sebagainya, mulai ditanamkan dalam hati nurani anak-anak kita,” tambahnya.

Menurut Puan, PAUD merupakan bagian dari pendidikan nasional, yang pada dasarnya adalah pembentukan karakter bangsa berlandaskan Pancasila. Puan menyatakan, DPR ikut mengawal anggaran pendidikan nasional melalui fungsi anggaran yang dilaksanakan dengan memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Termasuk di dalam APBN 2020, DPR dan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD sebesar Rp 4 triliun 14 miliar 724 juta rupiah (Rp 4.014.724.000.000),”paparnya.

Ia berharap, BOP PAUD tersebut dapat ikut meningkatkan proses dan mutu pendidikan pada usia dini.