Pendidikan Vokasi Diharapkan Lebih Adaptif dengan Revolusi Industri 4.0

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menginginkan agar Peta Jalan Pendidikan (PJP) tahun 2020-2035 mengubah paradigma pendidikan Indonesia. Perubahan paradigma yang diharapkan berupa transformasi keilmuan terutama di sektor pendidikan vokasi yang berselaras dan bersinergi dengan tantangan Revolusi Industri 4.0.

Hal ini ditekankan Hetifah dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan sejumlah mitra kerja terkait membahas Kajian Kebutuhan Industri Strategis dan Link and Match Pendidikan dengan Dunia Kerja, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/02/2021).

“Kami ingin SDM Indonesia semakin berkualitas dan mumpuni. Tentu saja, itu hanya  bisa dicapai lewat proses pendidikan. Oleh karena itu, kami  ingin memberikan perhatian yang khusus pada pendidikan vokasi. Dengan adanya PJP ini, paradigma vokasi yang baru bisa lebih bertransformasi secara keilmuannya” jelas Hetifah

Munculnya revolusi industri 4.0 memberikan perubahan drastis di berbagai sektor di Indonesia sehingga diperlukan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Maka, di dalam proses penyempurnaan PJP ini, perlu adanya urgensi kolaborasi antara sektor pendidikan, pengembangan riset keilmuan serta teknologi, dan ketenagakerjaan.

Baca Juga: DPR Dukung Peran Himbara Salurkan Kredit Produktif bagi UMKM dan Industri

Hetifah menyampaikan agar setiap lulusan vokasi ke depannya harus bisa lebih adaptif dengan perubahan keilmuan dan kebutuhan industri yang dinamis. Ia menegaskan perlunya merevitalisasi sekaligus menguatkan sistem pendidikan vokasi dan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan visioner lewat penyelarasan kebutuhan manpower, pendidikan vokasi, dan perkembangan potensi di Indonesia. Hal ini menjadi agenda penting untuk mencegah kenaikan pengangguran di kalangan lulusan vokasi.

“Maka diperlukan menggalang sinergi dengan stakeholder supaya PJP ini juga sejalan dengan penguatan ketenagakerjaan nasional, kerangka kualifikasi dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sehingga bisa  menjawab tantangan sekaligus mengurangi pengangguran terutama dari lulusan vokasi," ungkap politisi Fraksi Golkar itu.

Di dalam RDP yang diselenggarakan secara daring ini, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto turut memaparkan kebijakan yaitu program link and match paket 8+1. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Rencananya, program tersebut akan diintegrasikan dengan proses penyempurnaan konsep PJP tahun 2020-2035.

Program link and match ini meliput sejumlah strategi seperti penyelarasan kurikulum satuan pendidikan vokasi dengan industri, pengembangan soft skill  melalui proses belajar berdasarkan proyek, pelibatan guru tamu dari industri dalam satuan pendidikan vokasi (minimal 50 jam per semester per prodi).

Selanjutnya, mengikuti magang  minimal satu semester, penerbitan sertifikasi kompetensi, pendidikan dan pelatihan pengajar vokasi di industri, membuat riset terapan yang menghasilkan produk berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta membuat komitmen untuk penyerapan lulusan di dunia usaha dan industri (DUDI), dan terakhir adanya beasiswa sekaligus donor dari industri untuk pengembangan pendidikan vokasi. 

Baca Juga: DPR : Peta Jalan Pendidikan harus Mampu Jadi Panduan