Soroti Pendataan, DPR Sebut Penyaluran Bantuan Pemerintah Belum Merata

Suara.com - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai implementasi program bantuan pemerintah pusat masih belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, beberapa program tersebut pendataannya hanya bisa dilakukan dengan sistem online.

Kondisi tersebut, menurut Felly, menimbulkan perbedaan data antara pemerintah pusat dengan daerah, sebab pemda tidak mengetahui berapa jumlah pasti masyarakatnya yang mendapatkan bantuan tersebut.

"Ini persoalan penting bagi kami. Akan menjadi fokus kami ke depan untuk dibicarakan seberapa efektifnya program-program yang digelontorkan pemerintah pusat. Mana yang harus kita pertahankan mana yang mungkin harus kita ganti atau kita ubah dan disempurnakan apa-apa yang kurang" ucap Felly usai pertemuan tim kunspek Komisi IX DPR RI di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (18/03/2021).

Politisi Partai NasDem mencontohkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) penerimanya hanya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sementara yang tidak terdaftar tidak bisa menerima. Kemudian juga kartu prakerja, sambung Felly, orang yang tidak memiliki smartphone dan akses internet akan kesulitan menjangkaunya dikarenakan pendaftaran kartu prakerja dilakukan secara online.

Baca Juga: Timnas Didepak dari All England, DPR Desak Pemerintah Lakukan Negosiasi

Felly bilang, tak jarang masyarakat menggunakan joki atau jasa yang bisa mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti program tersebut. 

"Nah ini kan tidak benar karena namanya joki berarti di situ ada harga dari jasa tersebut. Ini yang harus pemerintah tahu. Tidak adil kalau mereka tidak punya handphone pintar tidak dapat, sementara mereka yang membutuhkan belum tentu bisa membeli handphone pintar. Ini harus betul-betul mendapat perhatian, belum semua masyarakat bawah mendapatkan program bantuan dari dari pemerintah" ujarnya. 

Politikus dapil Sulawesi Utara itu menyebut, menekankan agar ke depan harus ada pendataan secara manual di masing-masing daerah. Harus ada yang mewadahi nya dari dinas Ketenagakerjaan itu sendiri kemudian libatkan asosiasi-asosiasi yang membidanginya, untuk menghindari praktek perjokian.

"Peran dari daerah sangat penting untuk mengakomodir data. Dari tingkatan yang paling bawah, desa dan kelurahan, kemudian dilakukan pengecekan mereka bekerja di mana. Harus terintegrasi dari dinas satu dengan dinas yang lainnya untuk menyelesaikan persoalan data. Dan harus dievaluasi secara berkala oleh pemerintah,” tutupnya. 

Baca Juga: Banyak Pasal Multitafsir, DPR Dukung Pemerintah Revisi UU ITE