Legislator Nilai Program Unggulan Kemendikbudristek Belum Sesuai Harapan
Banyak pengajar yang belum memahami maksud dari Kampus Merdeka.
Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menilai, kebijakan dan program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), seperti assesmen nasional, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum maksimal dilaksanakan, bahkan masih jauh dari harapan. Ia menegaskan, hal ini akan menjadi catatan Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja Kemendikbudristek.
“Saya menilai dari segi pemahaman, pengertian dan juga penerapan pelaksanaan program tersebut, yakni assesmen nasional maupun Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum bisa dilaksanakan ataupun jauh dari harapan yang diinginkan. Di mana banyak pengajar belum memahami secara penuh terkait program tersebut,” kata Ferdi usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI meninjau SMAN 1 dan SMKN 3 Pontianak, di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (8/10/2021).
Lebih lanjut Ferdi menjelaskan, beberapa program unggulan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan karena sumber daya manusia ataupun minimnya pelatihan.
“Kami di DPR bersama BKD (Badan Keahlian Dewan) telah melakukan penelitian, bahwasanya program unggulan tersebut belum sesuai harapan. (Hal itu karena) kurangnya bimbingan teknis yang perlu dilakukan terhadap guru, ataupun birokrat serta sumber daya manusia (SDM) baik di provinsi ataupun kabupaten/kota,” pungkas politisi Partai Golkar itu.
Baca Juga: Legislator Sarankan Pertamina Pro Aktif Sosialisasikan Program Pertashop
Di sisi lain, Ferdi menilai perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap target yang diharapkan Kemendikbudristek dari program unggulan tersebut.
“Keberhasilan program unggulan tersebut menurut saya memerlukan kajian terlebih dahulu secara baik dan benar, sebelum nantinya membuat kebijakan publik. Kebijakan bersangkutan langsung kepada rakyat, jangan sampai karena kebijakan tersebut rakyat menjadi korban,” pintanya.
Legislator dapil Jawa Barat XI itu meminta kepada Mendikbudristke Nadiem Makarim beserta jajaran Kemendikbudristek, dalam membuat setiap kebijakan publik harus melihat situasi publik secara keseluruhan, baik dari ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, hingga kondisi geografis.
