Dukungan Pemerintah Pusat kepada Sulteng Dinilai Belum Maksimal

Suara.com - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulteng dan mitra kerja Komisi X DPR RI lainnya di Kota Palu, Sulteng. Dalam kesempatan tersebut, Fikri menyatakan, semua daerah di Indonesia harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah pusat.

“Kita mesti memastikan bahwa semua provinsi mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Kita mendapatkan informasi dan masukan dari Anggota Komisi X DPR RI dapil Sulawesi Tengah bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam men-support daerah 3T dan daerah rawan bencana seperti Sulteng ini," ucap Fikri, di sela-sela agenda Komisi X DPR RI di Kota Palu, Sulteng, Senin (11/10/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, mestinya perhatian yang diberikan pemerintah kepada daerah itu lebih baik lagi menyangkut apa yang menjaduli kebutuhan masyarakat di daerah-daerah, khususnya daerah 3T dan rawan bencana.

"Untuk itu Komisi X DPR RI datang ke Sulteng untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuham masyarakat Sulteng. Kita juga ingin mengetahui bagaimana implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Apakah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas bisa dilaksanakan atau tidak, dan apa kendalanya. Kita akan belanja masalah, kami akan mendengarkan semua aspirasi dari stakeholder dan juga masyarakat Sulteng," tuturnya.

Baca Juga: Kasus Anak Diperkosa Ayah di Lutim, Anggota DPR Desak Polisi Berpihak ke Korban

Fikri mengatakan, destinasi wisata Palu sangat luar biasa. Palu memiliki natural landscape yang sangat bagus.

"Tentu bisa dipromosikan menjadi destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan tempat lain. Tetapi apakah sudah mendapatkan perhatian khusus, baik dari sektor pendanaan ataupun dukungan Kemenparekraf," ujarnya.

Dikatakan legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut, apabila belum masuk menjadi program anggaran tahun ini, maka akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2022.

"Dan bila tahun 2022 masih belum masuk list juga maka akan dimasukkan dalam usulan anggaran 2023. Kita akan mengakomodasi semua masukan yang ada," tandasnya.

Terkait kunjungan Komisi X DPR RI ke Sulteng, Fikri mengatakan pihaknya juga ingin mengetahui eksistensi bidang perpustakaan di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Anggota DPR ke Polres Lutim: Dukung Ibu Korban Pemerkosaan Anak, Jangan Malah Viktimisasi

"Apakah di masa pandemi seperti sekarang ini perpustakaan masih eksis, sementara literasi kita juga masih kalah dengan negara-negara maju. Di antara negara-negara sekitar saja, literasi kita masih rendah," ungkapnya.

Fikri menekankan agar mitra kerja Komisi X DPR mempunya program yang responsif terhadap bencana.

"Sebab kalau tidak, sekolah akan hancur dan tidak ada rehabilitasinya. Skema kerjasama antara pemerintah pusat, pemprov, pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan infrastruktur pendidikan masih tidak jelas," tukasnya.

Seperti yang disampaikannya, maksud dan tujuan kedatangan Komisi X DPR ke Sulteng adalah ingin mendapatkan masukan berupa data-data faktual dari berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 di Sulteng.

Komisi X DPR RI juga ingin mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19.

“Komisi X DPR juga memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja RUU Komisi X DPR, kendala dan permasalahan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk pengambilan kebijakan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19," pungkasnya.