Gus Muhaimin Ajak Semua Pihak Atasi Kemiskinan Ekstrem
Angka kemiskinan mencapai 10,86 juta jiwa.
Suara.com - Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar turut menyoroti fakta masih adanya kemiskinan ekstrem tersebut.
Dia mengajak semua pihak bahu membahu mengatasinya, terutama oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
“Miskin ekstrem ini keadaan yang harus kita antisipasi bersama, terutama NU. Saya mendapat laporan di Kabupaten Brebes ini masih ada warga miskin ekstrem, dan itu nyata,” kata Gus Muhaimin saat menghadiri Silaturahim Ulama se-Brebes dan Tegal, di Brebes, Jawa Tengah, Minggu (17/10/2021).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menginstruksikan seluruh kader, pengurus, dan Anggota DPRD dari PKB untuk turut berperan aktif mengatasi problem kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Baca Juga: Cegah Pinjol Ilegal, DPR: Buka Seluas-luasnya Akses Keuangan untuk Masyarakat Kecil
“Saya instruksikan kepada DPC, DPRD untuk berbuat sesuatu yang ekstrem juga untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Tanpa tindakan ekstrem, tentu sulit mengatasi kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Gus Muhaimin menambahkan, secara umum terdapat dua kelompok besar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem. Pertama, kelompok kebijakan dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi. Kedua, kelompok kebijakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrem untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan (Korkesra) itu menyatakan, kondisi di atas tidak bisa diantisipasi tanpa kebersamaan dari semua pihak. Meski demikian, dia optimis NU sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia yang mampu berkontribusi mengatasinya.
“Saya yakin Kiai dan NU bisa mengantisipasinya dengan baik,” imbuh legislator dapil Jawa Timur VIII ini.
Baca Juga: Komisi I DPR Tekankan Pentingnya Pengendali Data dalam RUU PDP
