facebook

Komisi IX DPR RI Prihatin Atas Tingginya Angka Stunting di Gorontalo

Fabiola Febrinastri
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. (Dok: DPR)
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. (Dok: DPR)

Dibutuhkan sinergitas yang erat antar pemerintah pusat dan daerah.

Suara.com - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyoroti tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 24 persen dan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah yaitu 14 persen. Menurutnya, penyelesaian persoalan stunting tidak hanya hal yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan stunting.

"Di sini penghasil ikan yang luar biasa. Tuna itu sumber gizi yang luar biasa, namun mungkin ada budaya-budaya menjadikan anak atau ibu yang sedang hamil tidak mendapatkan akses itu," katanya, usai memimpin pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idris Rahim, beserta seluruh stakeholder mitra kerja terkait, membahas penanganan Covid-19, permasalahan ketenagakerjaan, dan juga kesehatan di Provinsi Gorontalo, di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Selasa (22/02/2022).

Menurut Kepala Wilayah BKKBN Gorontalo, tingginya angka stunting disebabkan karena ekonomi dan pendidikan. Namun Ninik, sapaan akrab Nihayatul  beranggapan, jika penyebabnya adalah faktor ekonomi, seharusnya persoalan gizi itu sesuatu yang sederhana dan mudah di dapat.

Dengan kekayaan alam Gorontalo yang meliputi gunung dan lautan, hal ini merupakan potensi terbesar Gorontalo. Namun diakui Ninik, dari jumlah penduduk sebesar 1,3 juta, sebanyak 900 penduduk adalah penduduk miskin.

Baca Juga: Hadiri 'Parliamentary Hearing', BKSAP DPR Bahas IPU ke-144 di Markas PBB

"Itu yang perlu kita lihat, apakah itu mempengaruhi stunting. Saya pernah melakukan sosialisasi stunting. Kita melihat, pemahaman masyarakat soal stunting belum memadai,"paparnya.

Oleh karenanya, Ninik minta kepada Kepala Kanwil Wilayah BKKBN Gorontalo untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menangani persoalan stunting  dan mencari tahu lebih detail terkait penyebab stunting. Menurutnya, membutuhkan kerja keras yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan stunting di Gorontalo.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mengaku prihatin dengan tingginya angka stunting di Gorontalo. 

"Sangat memprihatinkan, karena perikanan mestinya menjadi sumber protein. Kemudian dari segi makanan, jagung disini nomor satu, dari segi kesediaan alam tidak jadi masalah. Mungkin yang menjadi masalah pola hidup atau pola konsumsi atau budaya dari masyarakat, karena disini juga tadi anemia masih sangat tinggi," ujarnya

Yahya mengusulkan pemerintah daerah melakukan penyuluhan secara intensif, mengingat pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting. Yahya menilai, dibutuhkan sinergitas yang erat antar pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga: DPR Komisi VII Dorong Industri Pemberdayaan UMKM Indonesia

"Perlu ada kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memperkuat penyuluhan-penyuluhan di tingkat yang paling bawah. Karena itu, kami mengharapkan supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja secara bersama-sama dan dipantau secara terus menerus,"tutupnya.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI