BKSAP Dukung Peningkatkan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Aljazair

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah

Jum'at, 11 Maret 2022 | 11:14 WIB

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat memberikan cinderamata usai menerima courtessy call Duta Besar Aljazair untuk Republik Indonesia. (Dok: DPR)

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mendukung kemerdekaan Aljazair.

Suara.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menerima courtessy call Duta Besar Aljazair untuk Republik Indonesia, Lahcene Kaid-Slimane di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara di berbagai bidang.

“Beliau (Dubes Aljazair) menyampaikan harapan-harapannya untuk grup kerja sama bilateral Indonesia dengan Aljazair agar semakin ditingkatkan karena banyak sekali hubungan sejarah antara Indonesia dengan Aljazair,” ungkap Fadli usai menerima delegasi Aljazair. Turut hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana.

Ia menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mendukung kemerdekaan Aljazair. Indonesia salah satu negara pertama yang mengakui eksistensi pemerintahan sementara Aljazair pada 27 Desember 1958. Sekaligus menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair pada 5 Juli 1962.

Salah satu tokoh yang aktif dalam pergerakan di masa itu adalah Presiden RI pertama yakni Sukarno. Karena itu, kerja sama yang telah dijalin sejak lama ini perlu terus dipererat, khususnya di sektor perdagangan dan investasi. Fadli menambahkan, DPR RI juga akan mengirimkan delegasi kecil ke Aljazair untuk menghadiri sidang komite Parliamentary Union of The Oic Member States (PUIC) yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli juga mengundang parlemen Aljazair menghadiri Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret mendatang. DPR akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang dan Pertemuan Perkumpulan Parlemen Dunia dengan mengangkat tema "Getting to Zero Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”.

“Ini adalah tema yang disepakati bersama dengan IPU, jadi dari yang akan dibahas di setiap pertemuan merujuk pada tema besar dan akan dibagi dalam beberapa standing committee misalnya tentang demokrasi dan hak asasi manusia, sustainable development goals, peace and security," jelas Fadli.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan, nantinya akan ada forum-forum khusus untuk mengakomodir isu-isu aktual.

"Di samping itu, akan ada pertemuan-pertemuan kecil yang akan diisi oleh Ketua-Ketua Parlemen untuk bicara tentang sikap mereka terhadap isu terkini," imbuh Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Selain itu, momentum IPU akan dimanfaatkan untuk mencari solusi, terkait isu-isu climate change atau perubahan iklim dan isu yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan, serta penggunaan energi yang bersih. Sebagai aksi nyata, selama empat hari pelaksanaan IPU, DPR pun berkomitmen menerapkan agenda yang berpihak pada alam atau Green Agenda.