DPR Dorong Pemerintah Rutin Sidak Awasi Peredaran Makanan-Minuman saat Ramadhan
Pasalnya, Pemerintah memiliki tugas menjamin keselamatan masyarakat.
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta Pemerintah lebih intens mengawasi peredaran makanan dan minuman pada bulan suci Ramadhan.
“Masyarakat Indonesia cenderung lebih konsumtif saat bulan Ramadan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan berlipat,” ujarnya dalam keterangannya kepada media pada Selasa, (8/4/2022).
Oleh karena itu, lanjut Netty, Pemerintah harus lebih intensif melakukan pengawasan peredaran makanan dan minuman sampai ke pasar tradisional di daerah-daerah.
“Sidak harus dilakukan di pusat-pusat penjaja makanan, baik di kota maupun di daerah. Pastikan makanan takjil dan makanan siap saji yang beredar di pasaran bebas dari bahan-bahan berbahaya" katanya.
Baca Juga: Libur Lebaran Ditambah Cuti Bersama, Ketua DPR Ingatkan Pemda Antisipasi Keramaian di Tempat Wisata
Menurut Netty, memastikan keamanan pangan adalah tugas Pemerintah guna menjamin keselamatan rakyat.
“Tingginya peredaran makanan dan minuman yang mengandung zat-zat berbahaya karena masih ada pembelinya. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak bisa mengenali makanan yang mengandung zat bahaya tersebut,” katanya.
Oleh karena itu, kata Netty, Pemerintah harus sering melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pangan layak konsumsi pada masyarakat dengan cara-cara yang sederhana, tanpa harus uji laboratorium.
"Masyarakat yang teredukasi tentang pangan aman dan sehat dapat mengenali adanya bahan berbahaya melalui warna, bau, maupun kekenyalan makanan. Tentu juga dengan memerhatikan kemasan, label, izin edar dan masa kedaluwarsanya," katanya.
Kasus keracunan makanan yang kerap terjadi, kata Netty, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan ketelitian konsumen terkait makanan sehat dan aman.
Baca Juga: Panja Vaksin DPR: Pemerintah Berdosa jika Tak Berikan Vaksin Halal ke Masyarakat
Oleh karena itu, Netty meminta Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan agar tetap menjaga standar keamanan pangan pada produknya.
