Soal Penanganan PMK, DPR Minta Kementan Belajar kepada Australia yang Kini Bebas Penyakit Mulut dan Kuku
Sudin mendorong agar wabah PMK ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional.
Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengkritisi upaya Kementerian Pertanian (Kementan), yang belajar ke Brazil untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak, yang saat ini melanda Indonesia.
Menurut Sudin, pekerjaan itu sia-sia saja, mengingat pemerintah Brazil, sejak 50 tahun terakhir hingga saat ini, masih belum berhasil mengatasi PMK di negara mereka.
"Mengapa gak belajar ke Australia yang sudah bebas dari PMK?" tanya Sudin kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Nasrullah, Kamis (2/6/2022) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Sudin di hadapan Mentri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo yang turut menghadiri rapat kerja Komisi IV bersama Kementan.
Baca Juga: Tak Lolos Seleksi Calon Bintara Polri karena Disebut Buta Warna, Fahri Akhirnya Mengadu ke DPR
Sudin mengatakan, sejauh ini Kementan masih belum melakukan upaya serius dalam menangani PMK ternak di Indonesia. Pengadaan vaksin PMK sendiri, hingga saat ini masih belum memiliki kepastian.
"Terkait vaksin, sekarang mau impor vaksin. Vaksinnya darimana"? tanya Sudin.
"Dari Prancis pak," jawab Nasrullah.
"Beli berapa juta?" ujar Sudin kembali menimpali.
"Outstanding kita 3 juta vaksin pak ketua. Untuk sementara, kami menyediakan 1 juta vaksin yang ada di APBN dari revisi kegiatan-kegiatan," jawab Nasrullah.
Mendengar jawaban tersebut, Sudin minta agar Kementan jujur, karena sejauh ini belum ada kesepakatan antara pemerintah Prancis dengan Kementan terkait pembelian vaksin tersebut.
Sudin juga minta agar pengadaan vaksin PMK tidak dijadikan sebagai ladang komersialisasi. Pasalnya, selain Kementan, saat ini PT. Biofarma telah melakukan penjajakan vaksin yang sama di Prancis.
"Anda kalah dengan Biofarma. Biofarma sudah berangkat ke Brazil, sebelum Anda berangkat. Sampai ini jadi komersial, vaksin PMK ini, saya gak mau. Kasian rakyat yang sudah susah masak harus dibuat susah lagi," kata Sudin.
Sudin mendorong agar wabah PMK ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, sehingga pengadaan vaksin dapat dilakukan dengan sasaran 18 juta populasi sapi di Indonesia.
