Dalam Sidang IPU, Ketua DPR Kecam Kekerasan di Gaza dan Minta Negara Besar Bertindak

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani berbicara dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-148, yang digelar di Jenewa, Swiss. Di hadapan para anggota sidang forum parlemen dunia itu, Puan mengecam kekejaman zionis Israel terhadap masyarakat di Gaza, Palestina.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam sesi general debate di mana Sidang IPU kali ini bertema "Diplomasi parlemen: Membangun jembatan untuk perdamaian dan saling pengertian". The 148th IPU Assembly berlangsung di International Conference Centre Geneva (CICG), Jenewa.

“Tahun 2024 merupakan ujian bagi komitmen kita untuk membangun dunia yang damai, adil, dan inklusif. Tatanan global sedang berada di persimpangan jalan karena dunia yang terfragmentasi,” kata Puan mengawali sambutannya, Minggu (24/3/2024).

Ia menyebut, saat ini dunia tengah dihadapi pada tantangan tidak adanya perdamaian yang menyebabkan jutaan warga sipil menderita.

Baca Juga: Jumat Malam, 13 Warga Gaza Meninggal Diberondong Pesawat Tempur Israel

“Namun meskipun terdapat tantangan global yang signifikan, parlemen harus dapat memperkuat upaya kolektif kita untuk memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang mereka, bisa hidup dengan damai,” jelasnya.

Puan lantas menyinggung mengenai umat Muslim di seluruh dunia, yang saat ini sedang menjalani puasa di bulan suci Ramadan sebagai bulan penuh berkah yang mewujudkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

“Sayangnya, pembunuhan, pertumpahan darah, dan pengeboman oleh Israel terus berlanjut di Gaza. Ini adalah kekejaman luar biasa yang tidak dapat dijustifikasi dengan cara apa pun,” ungkap Puan.

Ketua Sidang Umum IPU ke-144 itu pun mengecam kekerasan di Gaza yang semakin menjadi-jadi. Puan lalu mendorong negara-negara berkekuatan besar untuk bertindak membantu masyarakat Palestina.

“Berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum masyarakat internasional bergerak? Apakah kita akan tinggal diam?” tukas cucu Bung Karno tersebut.

Baca Juga: Bukan Tentara, Militer Israel Klaim Penembakan Warga di Gaza Dilakukan Sipil Palestina Bersenjata

“Kepada negara-negara besar, tolong gunakan pengaruh anda untuk mengembalikan kemanusiaan dan tidak memperpanjang peperangan,” lanjut Puan.

Puan mengingatkan, dunia tengah meyaksikan kekejaman perang di Gaza. Parlemen, menurutnya, tidak boleh tinggal diam atau menutup mata terhadap penderitaan warga sipil di Gaza.

“Di masa kritis ini, segera dimulainya gencatan senjata sudah menjadi suatu keharusan. Saya mendesak semua pihak yang terkait untuk memastikan akses kemanusiaan yang aman dan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional,” tuturnya.

“Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan solusi dua negara, berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB. Indonesia akan selalu berdiri bersama Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi negara merdeka,” sambung Puan.

Selain soal Gaza, Puan juga menekankan perlunya upaya bersama untuk perdamaian di Ukraina dan juga di sejumlah negara lain, seperti Yaman hingga Myanmar.

“Untuk mewujudkan perdamaian yang abadi di mana pun, komunitas internasional dan terutama negara-negara besar harus memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk duduk di meja perundingan,” ucap mantan Menko PMK itu.

Puan menambahkan, perdamaian adalah kunci untuk mencapai kemajuan di suatu negara. Ia lantas berbicara tentang dunia yang multipolar dan menyebabkan kekuatan menengah dapat lebih berperan di panggung global dan regional. Meski begitu, Puan menilai multipolaritas saja tidak dapat menjamin perdamaian.

“Untuk menciptakan perdamaian, dibutuhkan tatanan global dan institusi global yang kuat. Dalam hal ini, kita perlu mereformasi kelembagaan multilateral yang dibentuk pada era paska perang dunia II,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menilai Reformasi PBB, terutama Dewan Keamanan PBB, harus menjadi inti dari agenda memperkuat institusi global. Menurut Puan, harus ada representasi yang lebih luas dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB.

“Dan hak veto di Dewan Keamanan PBB perlu ditinjau kembali,” tegasnya.

Puan meyakini, parlemen dapat memainkan peran penting untuk menciptakan perdamaian dan keamanan global. Hal ini lantaran dengan menggunakan kewenangannya, parlemen dapat membuat undang-undang yang melindungi hak-hak setiap orang.

“Termasuk melindungi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kita juga dapat memperkuat diplomasi antar-parlemen, dan pendidikan untuk mempromosikan budaya damai,” ujar Puan.

Parlemen anggota IPU juga diimbau untuk melipatgandakan komitmen dalam menolak kekerasan dan membangun masyarakat yang cinta damai.

“Dari ruang sidang ini, kita harus mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat internasional, cukup sudah, jangan pernah lagi menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa,” harapnya.

Puan percaya, jaringan antar-parlemen dapat membantu memberikan nilai tambah untuk membangun saling kepercayaan, kerja sama, dan pemahaman yang lebih baik di antara bangsa-bangsa. Ia juga mendorong parlemen anggota IPU dapat membawa pulang hasil pembahasan yang positif di Jenewa ini ke parlemen di negara masing-masing.

“Marilah kita bekerja sama untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan perdamaian, untuk kepentingan rakyat yang kita wakili,” tutup Puan.