Mulyanto Minta Aksi Nyata PLN Agar Rasio Elektrifikasi Bisa Capai 100%
"Ini akan kita amati, karena pengalaman dari tahun ke tahu hanya janji-jani saja,"
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyoroti rasio elektrifikasi yang sampai saat ini masih 99.99 persen, dimana menurut Mulyanto PLN selalu berdalih bahwa pada tahun 2024 akan menjadi 100 persen, namun berdasarkan realita yang ada dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 100 persen.
"Inikan kita amati pengalaman dari tahun ke tahun janjinya begitu terus setahun 100 persen tapi apa aksinya. Ternyata ini ada permasalahan-permasalahan yang pertama adalah jaringan transmisi, kesiapan titik-titik, dan kemampuan bayar masyarakat yang belum match," katanya di Bandung, Kamis, (25/5/2023).
Oleh karenanya, Mulyanto mendorong agar seluruh stakeholder terkait utamanya Kementerian Keuangan melalui Komisi VI DPR RI, dapat menyiapkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) agar dapat mendorong atau memenuhi listrik desa.
"Sementara dari komisi VII DPR RI akan mendorong ke Kementerian ESDM RI untuk program pemasangan baru listrik, ini yang bisa langsung memenuhi jumlah listrik yang belum menyala," tandasnya.
Baca Juga: Puan Minta Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Pelaksana demi Efektivitas UU TPKS
Hal lainnya yang menjadi sorotan Mulyanto adalah tingkat elektrifikasi yang dibagi dua antara kontribusi PLN sebesar 97 persen dengan sisanya 1,8 persen yang merupakan kontribusi dari non PLN. Mulyanto mendorong agar data dari 1,8 persen yang merupakan kontribusi non PLN dapat ditelusuri data terbarunya secara konkret, mana yang masih menyala dan mana yang sudah mati.
Sementara terkait dengan pembangunan listrik di daerah-daerah 3T, Mulyanto berharap agar PT. PLN (Persero) dapat mengedepankan asas kenegaraan, dimana untuk mencapai tujuan negara agar masyarakat dapat merasakan listrik betul-betul segera terwujud, tentunya dengan mekanisme subsidi, kompensasi dan sebagainya.
"Solusi filosofis kita bernegara itu adalah dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan negara, jadi masyarakat yang merdeka adil bersatu dan lain sebagainya itu fungsi negara, karenanya ketika pada wilayah-wilayah seperti ini negara harus hadir, makanya mekanisme yang kita punyai adalah instrumennya adalah subsidi, kompensasi, dan sebagainya, negara harus hadir menanggung itu, tidak kita berkata bahwa hanya orang kota yang boleh menikmati listrik," ungkapnya.
Sehingga Mulyanto menginginkan agar BUMN Energi dapat hadir utuh di masyarakat, dan tidak mengedepankan profit, melainkan dukungan terhadap proyek-proyek strategis negara.
"Disitulah bagiannya kenapa kita mengatakan masih BUMN , N- itu adalah negara, BUMN itu berbeda dari badan usaha pada umumnya, not for profit tapi yes for profit tapi juga menjalankan proyek-proyek yang strategis itulah BUMN," tutupnya.
Baca Juga: Pemerintah Harus Jembatani Lulusan SMK dengan Pelaku Industri
PLN UID Jawa Barat memiliki pelanggan sebesar 16,48 juta (19,13%), dengan daya tersambung sebesar 30.600 MVA (18,80%), dan beban puncak tertinggi 8.172 MW, dengan pendapatan Rp. 20,77 T (20,23). Memiliki unit pelaksana 17 UP3, 1 UP2D, dab 1 UP2K, dengan gardu induk sebanyak 106 buah, dan Trafo Gardu Induk 304 buah.
